Agus Ungkap Samosir jadi Kabupaten Terbaik Mencegah Korupsi, Rakor KPK dan Kepala Daerah se Sumut

Pencapaian Pemkab Samosir menjadi kabupaten terbaik dalam mencegah korupsi telah berdasarkan penilaian KORSUBGAH.

Agus Ungkap Samosir jadi Kabupaten Terbaik Mencegah Korupsi, Rakor KPK dan Kepala Daerah se Sumut
TRIBUN MEDAN/HO
Bupati Samosir Rapidin Simbolon menandatangani MoU dalam rangka penanganan BPHTB, BPN, Disdukcapilprovsu dan KPK RI di Ruang Rapat Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/5/2019). 

TRIBUN-MEDAN. COM, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gubernur Sumatera Utara serta Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/5/2019).

Dalam rapat tersebut, KPK membeberkan Pemerintah Kabupaten Samosir berhasil menjadi kabupaten terbaik se-Provinsi Sumatera utara dalam aksi pencegahan korupsi.

“Selamat kepada Kabupaten Samosir sebagai kabupaten terbaik Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi),” ujar Ketua KPK Agus Raharjo di hadapan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Bupati Samosir Rapidin Simbolon serta kepada daerah se-Sumut.

Agus Raharjo mengatakan, pencapaian Pemkab Samosir menjadi kabupaten terbaik dalam mencegah korupsi telah berdasarkan penilaian Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUBGAH) KPK.

Atas pencapaian itu, Ketua KPK Agus Raharjo mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sembari menyaksikan penandatanganan komitmen masing-masing kepala daerah.

Penyampaian tersebut bertepatan dengan penandatanganan MoU dalam rangka penanganan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara (Disdukcapilprovsu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Melalui MoU BPHTB ini, dapat mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor BPHTB, yang tentunya potensional dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dari pajak yang dihasilkan dari setiap nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan.

Agus Raharjo memyampaikan, kegiatan KORSBGAH melakukan pengamatan dan pengujian pada 129 pemerintah daerah pada tingkat Provinsi, ibukota provinsi, serta pemerintah Kabupaten Kota.

Ada sejumlah sektor yang menjadi fokus utama, karena menyangkut kepentingan nasional, yaitu sektor ketahanan pangan, pertambangan dan pendapatandengan penekanan pada Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya, menyangkut penghanggaran dan pengadaan di kantor prtanahan dan imigrasi.

KPK meluncurkan kegiatan kegiatan kordinasi dan supervisi pencegahan (Kopsurgah) untuk mengawasi pemerintah daerah. Kopsurgah ini diluncurkan bersama dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) pada Jumat 28 Februari 2018 lalu.

Halaman
12
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved