Ditjen Dukcapil Zudan Arif Ingin Secepatnya Identitas Tunggal e-KTP untuk Seluruh Akses Publik

Zudan Arif menginginkan, bagaimana data kependudukan bisa dikelola dengan baik untuk mendata seluruh keperluan masyarakat.

Ditjen Dukcapil Zudan Arif Ingin Secepatnya Identitas Tunggal e-KTP untuk Seluruh Akses Publik
TRIBUN MEDAN/SATIA
Foto bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah serta bupati dan wali kota, berserta KPK RI dan Ditjen Dukcapil, Kepala BPN Sumut di Aula Raja Inal Siregar, saat acara Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi, lantai dua, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (14/5/2019). 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan seluruh daerah dapat meningkatkan data kependudukan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

Data kependudukan ini diharapkan dapat menjadi indentitas tunggal untuk seluruh akses publik bagi masyarakat. Dukcapil juga mengharapkan program seperti ini berjalan dengan tuntas tanpa ada kendala.

Zudan Arif menginginkan, bagaimana data kependudukan bisa dikelola dengan baik untuk mendata seluruh keperluan masyarakat.

Menurutnya, akan efektif bila masyarakat dapat menggunakan KTP Elektronik untuk segala keperluan, seperti pendidikan, kesehatan maupun pendataan kendaraan bermotor.

"Bagaimana data pemerintah bisa efektif. Bagaimana data penduduk itu ditunggalkan dengan menggunakan KTP Elektronik," jelasnya, pada Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, lantai dua, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (14/5/2019).

Ia mengatakan, saat ini tinggal 2,7 juta masyarakat Indonesia yang belum merekam KTP Elektronik. Belum merekam KTP ini, kata dia didominasi daerah timur Indonesia, dikarenakan akses menuju lokasi terbilang jauh.

"Yang belum merekam 2,7 juta. 1,9 persen ada di Papua dan Papua Barat paling sulit untuk dilakukan perekaman," katanya.

Sementara itu, untuk di Sumatera Utara, Zudan mengatakan wilayah Nias yang masih tertinggal dalam proses menuntaskan perekaman KTP Elektronik. Ia juga mengatakan, masalah belum tuntasnya perekaman ini masih sama yaitu jarak lokasi wilayah sulit diakses. Akan tetapi, ia meminta kepada seluruh Kepala Dukcapil Kabupaten/kota segera menuntaskan permasalahan perekaman KTP Elektronik ini.

"Nias saja yang belum masih sulit," jelasnya.

Kata dia, saat ini sudah ribuan lembaga negara atau pihak swasta yang memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk keperluan mendata indentitas seseorang. Zudan mengatakan, saat ini Indonesia sudah menetapkan single identitas melalui KTP Elektronik.

"1212 lembaga yang menggunakan data KTP untuk bekerjasama dengan Dukcapil untuk memanfaatkan NIK.
Indonesia sudah menetapkan single identitas," katanya.

Ke depannya, pemerintah akan terus mengupayakan program ini cepat terealisasikan. Apalagi, kata dia menyangkut dengan kesehatan, pastinya nanti masyarakat akan dibuat lebih mudah untuk berobat ke rumah sakit.

"Cita-cita kamu, siapa yang sakit nanti disebutkan NIK-nya saja langsung bisa berobat tanpa ribet. Atau tidak membawa nik bisa menggunakan sidik jari. Jadi tidak perlu lagi melakukan pendaftaran," jelasnya.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved