Gubernur Edy Rahmayadi Minta KPK Selalu Awasi Sumut: Jangan Buru-buru Tangkap Kami

Dengan seringnya melakukan kunjungan ke Sumut, kemungkinan kuat tindakan-tindakan korupsi akan semakin tuntas.

Gubernur Edy Rahmayadi Minta KPK Selalu Awasi Sumut: Jangan Buru-buru Tangkap Kami
TRIBUN MEDAN/SATIA
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajekshah bersama dengan Ketua KPK RI, Agus Rahardjo, tengah berbincang, pada Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi, di Aula Raja Inal Siregar, lantai dua, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (14/5/2019). 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering melakukan kunjungan kerja atau mengunjungi Sumut.

Ia berharap, dengan seringnya melakukan kunjungan ke Sumut, kemungkinan kuat tindakan-tindakan korupsi akan semakin tuntas.

“Kami berharap Pak Agus (Ketua KPK RI) sering-sering datang ke sini, jadi kami selalu ingat terus dan kami tak korupsi, kalau Bapak sering datang, semakin banyak orang ketakutan, kesadaran preventif, kami sangat berharap itu tercipta, terkhusus di Sumatera utara,” katanya, pada saat rapat koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumatera Utara, di lantai dua, Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Selasa (14/5/2019).

Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin kerja sama atau saling berkoordinasi antar pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan KPK RI. 

Kerja sama ini pastinya diinginkan untuk mengantisipasi terjadinya praktek-praktek korupsi di wilayah Sumut.

Edy Rahmayadi meminta kepada KPK RI untuk selalu mengawasi segala bentuk tindakan yang menjerumus kepada korupsi.

Tidak hanya kepada KPK RI, Edy Rahmayadi juga meminta kepada para awak media untuk mengawasi segala bentuk kinerja pemerintah Sumut.

"Kami berusaha akan berbuat yang terbaik. Ajari kami, awasi kami jangan buru-buru tangkap kami," sebut Gubernur Edy.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Agus Rahardjo menilai persentase Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korupsi Provinsi Sumatera Utara (Utara) yakni sebesar 72persen merupakan pencapaian yang bagus.

“Jadi di MCP itu terdiri beberapa bagian yang kita monitoring. Seperti e-budgeting, e-planning, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), penanganan aset dan lain sebagainya. Masing-masing bagian itu dimonitoring, yang bagus, menengah, dan buruk. Jadi kalau kita berbicara Sumut capai 72% itu artinya akumulasi dari gabungan bagian-bagian tadi, di mana sebagian besar itu sudah bagus dan sisanya masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Beberapa daerah kabupaten/kota di Sumut, kata Agus, bahkan melebihi 72%. Yakni, Samosir capai 83%, Serdang Bedagai capai 82%, Langkat capai 80%, kemudian disusul Siantar yang mencapai 70%. Diketahui, untuk nilai rata-rata nasional MCP yakni sebesar 58%.

“Melalui MCP, kita bisa melihat bidang-bidang mana yang rawan menjadi celah korupsi. Misalnya apakah itu bidang pengadaan barang atau bidang lain. Untuk kemudian lebih ditingkatkan lagi pengawasan pada bidang tersebut,” katanya.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved