Jaksa tak Dapat Buktikan Pelanggaran! Pengacara Tengku Awaluddin: Harusnya Kasus Batal Demi Hukum

Mahmuddin Manurung mengaku sangat keberatan dengan tuntutan terhadap kliennya tersebut.

Jaksa tak Dapat Buktikan Pelanggaran! Pengacara Tengku Awaluddin: Harusnya Kasus Batal Demi Hukum
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Terdakwa Tengku Awaluddin Taufiq melakukan nota pembelaan terhadap tuntutan dua tahun penjara yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, di PN Medan, Selasa (14/05/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Terdakwa Tengku Awaluddin Taufiq melakukan nota pembelaan terhadap tuntutan dua tahun penjara yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, Selasa (14/05/2019) di Pengadilan Negeri Medan.

Melalui pengacaranya Mahmuddin Manurung mengaku sangat keberatan dengan tuntutan terhadap kliennya tersebut.

Hal tersebut karena JPU Sarona Silalahi tidak dapat membuktikkan dalam persidangan pasal yang didakwakan

"Kami penasihat hukum terdakwa dengan tegas menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Pledoi (Nota Pembelaan). JPU tidak dapat membuktikan dakwaanya terhadap Terdakwa Tengku Awaluddin Taufiq untuk melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ia menyebutkan bahwa sesuai pasal 183 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHAP), berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya,"

"Bahwa berdasarkan bunyi pasal 183 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHAP), dihubungkan dengan fakta yuridis dan fakta dipersidangan, maka kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa secara jelas dan terang benderang Jaksa Penuntut Umum telah keliru menganalisa peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa," ungkapnya.

Bahkan Mahmuddin menjelaskan bahwa perkara yang didakwakan terhadap kliennya terlalu dipaksanakan.

"Sehingga terkesan perkara a quo dipaksakan dan ditargetkan untuk dapat disiangkan. Meskipun kontruksi hukumnya belum jelas, jika dihubungkan dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa perjanjian kerjasama antara kliennya dengan Tengky Iswari telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata,

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved