Kabar Reshuffle Terbaru - Komentar Jusuf Kalla jika Menteri Tersangka dan Isu Reshuffle Usai Lebaran

TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar Reshuffle Terbaru - Komentar Jusuf Kalla jika Menteri Tersangka dan Isu Reshuffle Usai Lebaran.  

//

Sejumlah menteri kabinet kerja sudah menjani proses pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, sewaktu-waktu jika status hukumnya menjadi tersangka, ada kemungkinan terjadi reshuffle dalam kabinet kerja Jokowi-JK.

Sejauh ini, menurut Jusuf Kalla posisi para menteri tersebut belum diganti karena belum ada pembuktian bersalah dan masih berstatus saksi.

Baca: Inilah Foto Oknum TNI Paling Dicari, Foto Dedi Permana Disebar Kodam terkait Pembunuhan Vera Oktaria

Baca: Pembunuh Vera Oktaria Ditangkap di Bogor? Jawaban Polisi dan Indikasi Kekerasan Seksual - Sidik Jari

"Ya mereka (para menteri) ini kan baru dalam status saksi, belum ada menteri yang tersangka, kalau tersangka otomatis itu atau mungkin direshufle. Tapi kan selama ini, belum tersangka, kalau semua orang mengatakan bahwa ada mendapat gratifkasi tapi tidak ada bukti bagaimana mau pecat orang," ungkap Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

Jusuf Kalla pun tak banyak memberikan sinyal terkait reshuffle menteri yang digadang-gadang akan dilakukan Presiden Jokowi usai lebaran nanti.

Baca: KKB Papua Terbaru - Satu Prajurit TNI Gugur setelah Baku Tembak Selama 5 Jam

"Belum tahu soal itu (resfhulle oleh Jokowi pasca lebaran)," ucap singkatnya.

Diketahui, sejumlah nama menteri diakhir kepemimpinan Jokowi-JK tersandung kasus hukum.

Di antaranya, Menpora Imam Nahrawi terkait dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KONI.

Kemudian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

Serta Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita terkait dugaan gratifikasi politikus Golkar Bowo Pangarso.

Setelah lebaran

Isu reshuffle kabinet para menteri pembantu Presiden Jokowi kian menguat pasca Pilpres 2019 ini.

Hal ini lantaran beberapa menteri ada yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik menjadi saksi maupun kantornya digeledah.