Kepsek MAN 2 Bantah Ada Aturan Harus Bayar Seluruh Utang untuk Dapatkan SKHU

Kepala MAN 2 Lubukpakam, Burhanuddin menyebut tudingan yang disampaikan tidaklah benar.

Kepsek MAN 2 Bantah Ada Aturan Harus Bayar Seluruh Utang untuk Dapatkan SKHU
Tribun Medan/Indra Gunawan Sipahutar
MAN 2 Lubukpakam 

TRIBUN-MEDAN.com- Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) 2 Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, membantah tudingan salah satu wali murid yang menyatakan bahwa ada pemaksaan kepada siswa/siswi yang duduk di bangku kelas XIII untuk melunasi segala administrasi yang ada di sekolah disaat hendak mau mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) sementara.

Kepala MAN 2 Lubukpakam, Burhanuddin menyebut tudingan yang disampaikan tidaklah benar. Selama ini katanya, malah dirinya yang rela mengeluarkan uang pribadi untuk membantu anak didiknya yang kurang mampu.

"Enggak benar itu (memaksa). Mana ada kami paksa anak-anak itu. Ya mungkin hanya menekankan saja agar nantinya bisa dibayar. Saya enggak ada suruh-suruh untuk paksa anak-anak ini. Bahkan saya yang kadang bayar, agar bisa masuk mereka ke Perguruan Tinggi. Enggak ada itu,"ujar Burhanuddin di ruang kerjanya, Selasa, (14/5/2019).

Ia mengakui bahwa saat ini sekolah meminta uang Komite Rp 80 ribu per siswa setiap bulannya. Selain itu juga ada uang untuk bimbingan belajar yang besarannya 100 ribu perbulan dan sudah dijalani siswa selama setahun.

"Kalau uang bimbingan belajar dan uang Komite ini dari Komite (sudah ada kesepakatan). Saya enggak ikut campur masalah itu. Cuma kan karena sudah dijalani bimbingan belajar itu makanya bagus nilai mereka ya disarankan dibayarlah. Tapi kalau belum bisa sekarang ya nanti-nanti pun bisa karenakan ini masih SKHU sementara. Hanya mengingatkan saja,"kata Burhanuddin.

Kalau memang walimurid belum sanggup sekarang ini, lanjut Burhanuddin anak didiknya tetap boleh mendapatkan SKHU sementara. Karena disadarinya SKHU Sementara itu memang diperlukan untuk berbagai hal termasuk menyambung ke Perguruan Tinggi Negeri. Disebut untuk tahun ini ada 269 siswa yang dinyatakan telah lulus.

"Intinya, kalau belum ada sekarang ini tetap bisa dapatkan SKHU. Cumakan baru semalam ini diumumkan dan masih ada yang belum siap dikerjai. Ya mungkin punya anak-anak ini belum siap makanya belum dikasih sama Tata Usaha. Kalau memang sudah siap ya bisa diambil dulu karena saya yang tandatangani itu. Tapi ya nanti-nanti kalau ada yang belum dibayar ya dibayarlah,"katanya.

Saat dikonfirmasi itu Burhanuddin sempat menanyakan siapa nama orangtua ataupun siswa yang merasa dipaksa oleh pegawai Tata Usaha. Ketika Tribun datang ke ruangannya, dirinya juga sempat memanggil pegawai TU apakah benar ada memaksa para siswa. Karena disebut tidak ada ia pun senang karena sudah sesuai dengan apa yang diarahkannya.

"Enggak ada lah kita paksa. Ngapain juga kita paksa. Bahkan ya yang lama-lama yang masih belum bayar juga pun masih ada catatannya sama kita tapi ya keluar dan kita kasih juga ijazahnya. Kalau orangtuanya minta tolong pasti kita bantu,"ucapnya.

Sebelumnya, kepada Tribun Medan salah satu Walimurid yang meminta agar namanya dan anaknya tidak dituliskan mengaku kecewa dengan pihak sekolah. Hal ini lantaran anaknya pulang kembali ke rumah setelah gagal mengambil SKHU di sekolah. Ia menganggap kalau sekolah MAN ini banyak mengeluarkan uang dan terasa mahal dibanding sekolah lain.

"Peninglah aku banyak kali bayaran. Udah kubayar uang komite, tapi kata anakku ini harus bayar dulu uang bimbingan belajar 600 ribu baru bisa dapat SKHU. Kan bisa nanti-nanti dulu dibayar karena ijazah pun belumnya keluar. Karena mau masuk ke Perguruan Tinggi sajanya ini makanya perlu SKHU. Pulang tadi anakku dari rumah katanya enggak bisa bayar dulu, kata orang TU nya seperti itu,"katanya.

Berdasarkan catatan Tribun, biaya-biaya yang dipintakan pihak sekolah MAN Lubukpakam kepada anak didiknya pernah diselidiki oleh Polres Deliserdang.

Pada Januari 2018 sebanyak 7 orang pegawai sekolah sempat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan langsung diangkut ke Mapolres dengan barang bukti uang Rp 165 juta. Namun kasus ini tidak berlanjut sebab uang diminta dari masing-masing siswa atas dasar adanya kesepakatan dari Komite Sekolah. (dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved