Pengakuan untuk Masyarakat Hukum dan Hutan Adat di Sumut Malah Terganjal Perda

"Kami mendorong pemerintah kabupaten/kota dan DPRD agar segera menerbitkan Perda," kata Said.

Pengakuan untuk Masyarakat Hukum dan Hutan Adat di Sumut Malah Terganjal Perda
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Muhammad Said, saat pembukaan FGD. 

TRIBUN-MEDAN.com-Pengakuan hutan adat masyarakat hukum adat di Kawasan Danau Toba masih mandek.

Direktur Penanganan Konflik dan Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Muhammad Said mengatakan, hal itu dikarenakan Perda yang tidak diterbitkan oleh pemerintah setempat.

"Itu syarat utama. Tanpa itu, kami hampir tidak bisa berkerja terutama untuk memferivikasi," ujar Said Focus Grup Discussion yang digelar Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Sumatera yang digelar di Hotel Sere Nauili, Laguboti, Tobasa, Kamis (16/5).

Said menyampaikan, hal itu menjadi kendala utama sehingga program percepatan pengakuan masyarakat hukum dan hutan adatnya yang sudah menjadi program prioritas pemerintah pusat menjadi sangat lambat.

Dirinci Said, dari 2016-2019 pemerintah pusat baru mengeluarkan 50 SK pengakuan hutan adat di Indonesia. Antara lain, 2016 (9 SK, 7.950 Ha) 2017 (9 SK, 3.341 Ha) 2018 (16 SK, 6.032 Ha) 2019 (16 SK, 4.870)

"Kami mendorong pemerintah kabupaten/kota dan DPRD agar segera menerbitkan Perda," kata Said.

Menanggapi itu, Direktur Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi, yang juga menjadi narasumber FGD, justru melihat sebaliknya.

"Justru kami berharap KLHK menunjukkan progres. Kalau masyarakat yang didesak, masyarakat sudah capek. Apalagi mereka juga harus berkonflik dengan sejumlah perusahaan pencaplok hutan adat. Masyarakat hukum adat justru berharap pemerintah pusat bisa mendesak Pemkab agar segera mengeluarkan Perda," katanya.

Pendapat yang sama juga disampaikan Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara (Bakumsu) Manambus Pasaribu.

"Negara ini milik siapa? Mengapa pemerintah tidak mau mengeluarkan Perda? Apakah masyarakat hukum adat tidak diakui? Padahal putusan MK No 35 tahun 2012 sudah mengakui legitimasi masyarakat hukum adat dan hutan adatnya. Mohon ada desakan untuk itu," kata Manambus.(jun/tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved