LAPAS NARKOTIKA RUSUH

21 Tuntutan Napi Seputar Integritas, Pungli hingga Fasilitas, Ini Respons Kakanwil Kemenkumham

Dewa Putu Gede akui ada 21 total tuntutan napi seputar integritas, pungli, gratifikasi, dan buruknya layanan pegawai lapas dan fasilitas lapas.

21 Tuntutan Napi Seputar Integritas, Pungli hingga Fasilitas, Ini Respons Kakanwil Kemenkumham
Tribun Medan/Dedy Kurniawan
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Dewa Putu Gede. 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Bobroknya sistem pelayanan dan fasilitas Lapas Klas III Narkotika, di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat telah menyebar ke publik.

Kakanwil Kemenkumham Sumut, Dewa Putu Gede akui ada 21 total tuntutan napi seputar integritas, pungli, gratifikasi, dan buruknya layanan pegawai lapas dan fasilitas lapas.

Tribun Medan telah mengonfirmasi Kakanwil terkait kebenaran sejumlah tuntutan yang disampaikan napi pascakerusuhan reda usai negoisasi dengan aparat hukum.

Info dihimpun Tribun Medan, ada 27 poin tuntutan dan desakan yang dituangkan para napi pada tiga lembar kertas.

Kakanwil tak menampik adanya poin terkait kelakuan 'aib buruk' Kalapas Narkotika beserta istrinya, yang disebut para napi berbisnis pulsa, makanan dan minuman di dalam lapaa dengan harga lebih mahal dari pasaran. Kalapas juga disebut diduga menyalahkan wewenang dengan membiarkan istrinya (sipil) ikut berdinas di dalam lapas, seperti merazia para napi.

"Memang ada kabar itu (tuntutan-tuntutan seperti itu betul. Dan kami akan dalami betul (sungguh). Kami juga sebagai Kakanwil dan jajaran tidak akan gegabah juga ambil langkah," tegasnya.

Terkait tindakan ke depan, tidak menutup kemungkinan Kalapas akan dikenakan sanksi tegas dari Kemenkumham. Begitu juga istrinya yang terlibat dalam dugaan gratifikasi.

"Apabila itu terbukti kami akan lakukan langkah strategis terhadap status kepegawaian negeri yang bersangkutan (Kalapas). Kami tidak akan tinggal diam, akan dalami sejak kapan jika terjadi pemerasan, sejak kapan pemerasan, jenis pemerasan apa. Kalau saling mengisi satu dengan lain (Kalapas dan istri) berarti ada gratifikasi dua belah pihak, pemberi dan penerima bisa sama hukum dikenakan," tegas Kakanwil Kemenkumham.

"Saya perintahkan Kalapas dan istri akan ditarik sementara, dan pegawai yang terlibat akan ditarik untuk pemeriksaan. Kalau ada unsur pidana hukum itu kami serahkan ke pihak wewenang, dan kami Kemenkumham hanya bicara status hukum administrasi kepegawaian yang bersangkutan," pungkasnya.

Penelusuran Tribun Medan, hasil negoisasi napi dengan aparat hukum, tertuang 27 poin tuntutan dan protes yang dialami para narapidana. Di antara terkait perlakuan petugas terhadap napi yang tidak manusiawi, fasilitas kesehatan minim dan berbayar, Justice Colaboration Regulasi, pengurusan remisi sesuai aturan, fasilitas dipungut biaya dan minim, kunjungan keluarga dibatasi, jangan ada lagi jual beli makanan, ada perpindahan ruangan tanpa alasan, pungli administrasi, ibadah dibatasi, pengurusan pembebasan bersyarat sudah bayar tapi tidak dibebaskan, dan keluhan terkait lapas yanh over kapasitas.

Dalam tuntutannya yang dituangkan dalam beberapa carik kertas, napi minta Kalapas (B. Sitepu) dicopot, pergantian Kepala Trantib karena suka aniaya napi wanita, waktu tutup kereng ditambah, remisi jangan diundur, pengurusan PB administrasi minta jangan dipersulit, register F tidak ada, harga kantin diturunkan, dan minta Karupam jangan non-muslim semua.

Dari tuntutan juga diketahui, Kalapas bisnis pulsa, dan ada dugaan istri Kalapas ikut campur urusan di dalam Lapas. Istri Kalapas diduga berbisnis jualan makanan dan minuman di dalam lapas, dan tanpa wewenang ikut-ikutan melakukan razia hingga menelanjang narapidana.

(dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved