Breaking News:

Demo Mahasiswa ke PTUN Memanas

Puluhan massa menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh untuk Rakyat

TRIBUN-MEDAN.com, BANDA ACEH - Puluhan massa menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh untuk Rakyat (Gempur) Singkil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh berlangsung memanas, Selasa (3/5).

Demo dipicu karena pada 20 April 2011, majelis hakim PTUN Banda Aceh mengabulkan permohonan penggugat (PT Nafasindo), yakni menetapkan penundaan pematokan batas lahan warga dengan lahan yang masuk dalam hak guna usaha (HGU) PT Nafasindo.

Padahal perintah pematokan batas lahan secara permanen telah ditetapkan Gubernur Aceh (tergugat) guna menyelesaikan sengketa lahan antara warga Singkil dan PT Nafasindo yang sudah berlangsung beberapa tahun silam. PT Nafasindo yang dulunya bernama PT Ubertraco memanfaatkan lahan itu untuk perkebunan sawit yang diklaim warga mencapai ribuan hektare.  Siang tadi, demo memanas karena kehadiran mahasiswa yang memasuki pekarangan PTUN dengan cara menaiki pagar, awalnya tidak ditanggapi oleh hakim PTUN. Sehingga mereka berusaha masuk ke Gedung PTUN menjumpai Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu, yakni Darmawi SH.

Pada saat itu terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dan polisi. Bahkan, mahasiswa nekat membakar ban di pekarangan PTUN dan menyemprot pagar PTUN dengan kata-kata kotor. Api di ban yang dibakar itu dipadamkan polisi. Akhirnya, massa sedikit terkendali saat hakim Darmawi menjumpai massa.

Langsung saja, Koordinator Aksi, Al Qadri mempertanyakan alasan majelis hakim diketuai Darmawi SH mengeluarkan penetapan penundaan pematokan batas lahan warga dengan lahan HGU PT Nafasindo, 20 April 2011, padahal pemeriksaan perkara itu baru dilakukan sehari sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Darmawi mengatakan penetapan penundaan pematokan batas lahan itu dikeluarkan sesuai UU karena surat perintah pematokan batas lahan yang dikeluarkan Gubernur Aceh masih dalam proses sidang atau belum berkekuatan hukum tetap (BHT).

"Jadi, penetapan ini bukan keputusan yang sudah vinal. Proses hukum tetap berlanjut, hari ini baru sidang kedua untuk mendengar jawaban dari tergugat. Perkara yang kami adili bukanlah persoalan sengketa lahan, tapi tentang sah (patut) atau tidaknya surat yang telah dikeluarkan Gubernur sesuai UU berlaku," jelas Darmawi.

Sedangkan mengenai tuntutan mahasiswa agar tidak menerima gugatan PT Nafasindo, menurut Darmawi tugas hakim, bahkan mereka digaji dengan uang rakyat untuk menerima dan menyidangkan setiap perkara diajukan. Massa tak terima apa pun penjelasan Darmawi, bahkan mereka mengklaim Darmawi sudah disogok pihak PT Nafasindo. Akhirnya, Darmawi masuk kembali ke Gedung PTUN. Kemudian massa diterima hakim anggota, Dikdik Somantri SH, massa juga tidak mendengar apa pun penjelasan hakim itu.

Aksi dimulai sekira pukul 10.30 WIB berlangsung sekira satu jam, selanjutnya massa menuju Kantor Gubernur, Polda Aceh, dan BPN Aceh untuk mengadu hal ini. Sedangkan di PTUN Banda Aceh, majelis hakim diketuai Darmawi menggelar sidang lanjutan perkara itu, namun kuasa hukum tergugat, Zaini Djalil cs belum siap dengan jawaban terhadap gugatan penggugat. Akhirnya sidang dengan agenda mendengar jawaban tergugat, Selasa (10/5).

Seperti diketahui Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sudah mengirimkan surat, 28 Februari 2011. Intinya meminta segera dibuat patok permanen antara lahan milik warga dengan lahan HGU PT Nafasindo. Pematokan itu sesuai yang telah diukur pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh. Sebelumnya Pemerintah Aceh juga sudah pernah membentuk tim untuk menyelesaikan sengketa lahan itu.

Editor: akb lama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved