Komisi A DPRD Sumut Memilih Komisioner Pesanan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pelaksanaan fit dan profer tes calon komisioner sebanyak 21 orang telah dilaksanakan pada 16-17 Februari lalu. Hasilnya akan menjaring tujuh nama untuk ditetapkan sebagai komisioner. Walau sudah berulangkali rapat di berbagai tempat, tapi proses penjaringan masih terjadi tarik menarik antar anggota komisi A untuk menjagokan calonnya.

Dari pantauan Tribun saat rapat tertutup di kawasan gedung Palladium Jalan Kapten Maulana Lubis  Medan, umumnya mereka mengusung nama yang dijagokan fraksinya. Begitu pun banyak pesanan yang datang dari berbagai pihak untuk bisa memilih calon. Ada fraksi yang memaksakan kehendaknya dan berkolaborasi dengan fraksi lain untuk bisa memasukkan nama calonnya. Padahal selama ini kedua fraksi ini saling bertentangan baik dari kebijakan atau garis partai.

Upaya pemaksaan kehendak membuat sebagian anggota komisi A seperti tersandera dan pusing untuk menjalankan perintah fraksinya. Seperti diungkap seorang anggota komisi A, Abu Bokar Tambak, anggota komisi A dari partai PBR. "Kondisi pemaksaan kehendak ini membuat para anggota menjadi pening dan calon jagonya sendiri jadi terabaikan.'katanya kepada Tribun, Minggu (19/02/2012).

Sementara itu, anggota komisi A, Syamsul Hilal dari fraksi PDIP merasa rapat-rapat yang selama ini dilaksanakan terasa agak aneh dan janggal. Banyak anggota yang mengusulkan nama-nama yang dijagokan. Padahal selama ini calon ini selalu dicecar anggota komisi A dan masih bermasalah. Ada yang tidak kapabel dan kompetensi tapi harus jadi. Ada apa ini sebenarnya,"ungkap Syamsul.

Selanjutnya Syamsul menyebutkan agar tidak main-main dalam memilih calon demi keopentingan lembaga negara KPID Sumut sebagai lembaga yang independen. Ia merasakan ada aroma tertentu yang mempengaruhi sejumlah oknum komisi A. "Itulah yang membuat keheranan saya, kok tiba-tiba teman komisi A mencalonkan orang bermasalah dan tidak kompeten. Bahkan ada yang secara ranking jeblok menempati posisi unggul. Kalaulah benar isu politik uang yang sedang beredar sudah gawat kondisnya,"lanjutnya.

Indikasi Politik Uang

Proses pemilihan calon anggota KPID Sumut periode ketiga diprediksi sarat dengan kepentingan dan politik uang. Hal ini dirasakan dan dipantau oleh para anggota KPID Watch yang turut memantau kiprah anggota komisi A dalam menjaring calon sejak awal. Bahkan menjelang fit dan profer tes sempat memperingatkan agar komisi A menjaring calon secara profesional.

Seorang anggota KPID Watch yang juga sekretaris AJI Medan, Jalaluddin Ibrahim menyatakan agar komisi A DPRD Sumut betul-betul profesional dan serius memilih calon yang kapabel." Kami meminta komisi A betul-betul memilih calon yang kompeten dan kapabel. Tapi yang ada dalam data kami ada oknum komisi A "memburu" calon dengan meminta sejumlah imbalan dengan iming-iming bisa terpilih. Dugaaan dari temuan kami, pola ini dikordinir langsung petinggi komisi A yang bertugas menerima imbalan itu. Kami sudah mengantongi data-data nama anggota komisi A yang beroperasi menawarkan jasa dan orang yang menerima. Bahkan data bagaimana mereka duduk disuatu tempat bertemu dengan calon. Pada saatnya akan kami publikasikan,"kata Jalal.

Direncanakan hari ini, Senin (20/02/2012), akan dilakukan pemilihan calon komisioner oleh komisi A di gedung DPRD Sumut.