Larangan Mobil Dinas Gunakan Premium Tidak Efektif

Ia menyebutkan, rencana pemerintah melarang mobil dinas mengonsumsi BBM bersubsidi itu sebenarnya tidak efektif. Pasalnya, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar karena harus membeli BBM nonsubsidi yang harganya lebih mahal. Otomatis anggaran operasional pemerintah pun akan melonjak. "Kalau pakai pertamax, anggaran untuk belanja operasional meningkat," ujar Enny.

Lebih baik, kata Enny, pemerintah berupaya untuk menyediakan bahan bakar alternatif, seperti bahan bakar gas, bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ini dilakukan agar PLN mengurangi porsinya menggunakan BBM bersubsidi. Apalagi, sebut dia, PLN sudah mempunyai rencana untuk melakukan konversi ke bahan bakar gas dengan porsi lebih dari 50 persen dari penggunaan energinya untuk menghasilkan listrik.

Dengan adanya rencana tersebut, PLN tentunya sudah menyiapkan infrastruktur. "PLN, kan, BUMN (badan usaha milik negara) tergantung good will pemerintah dan itu lebih enggak complicated," tutur dia.

Lalu, penyediaan energi alternatif juga dilakukan untuk industri. Pasalnya, kata Enny, BBM bersubsidi lebih banyak digunakan untuk industri ketimbang rumah tangga.

Menurut dia, kalau kebutuhan bahan bakar industri dicukupi dengan sejumlah energi alternatif yang murah,  dampaknya signifikan untuk menurunkan konsumsi BBM bersubsidi. "Kebutuhan mereka itu disuplai dengan energi yang lebih murah. Multiplier effect ke inflasi bisa lebih kecil jika harga BBM dinaikkan," sebut dia.