Pemilu 2014

Kalau Berkas Prabowo-Hatta Lengkap, Sidang MK Dimulai 6 Agustus

Sidang pertama direncanakan tanggal 6 (Agustus) untuk mendengarkan keterangan lisan dari pemohon menjelaskan pokok-pokok permohonannya

Kalau Berkas Prabowo-Hatta Lengkap, Sidang MK Dimulai 6 Agustus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva bersama anggota majelis hakim MK, melakukan sidang gugatan sengketa pemilu legislatif (pileg), di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2014). MK telah menerima sebanyak 767 gugatan sengketa pileg dari partai politik peserta pemilu. 

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengatakan jika Prabowo-Hatta bisa melengkapi berkasnya langsung hari ini, sidang perdana bisa dilaksanakan pada awal Agustus 2014.

Seperti dijadwalkan, Prabowo-Hatta hari ini akan mendaftarkan gugatan hasil pemenang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014-2019.

Kalau sudah lengkap, kata Hamdan, pihaknya akan langsung memberikan akta permohonan perkara yang sudah lengkap. Apabila belum lengkap, maka kepaniteraan memberi tambahan waktu 3 x 24 jam.

"Kalau permohonan sudah dianggap lengkap, maka mahkamah akan mendaftar dalam buku registrasi perkara dan setelah itu akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak, termohon, dan menyampaikan juga pada Bawaslu," ujar Hamdan di kantornya, Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Awal bulan depan, lanjut Hamdan, pihaknya langsung gelar sidang perdana untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan.

"Sidang pertama direncanakan tanggal 6 (Agustus) untuk mendengarkan keterangan lisan dari pemohon menjelaskan pokok-pokok permohonannya, dan majelis juga memberikan nasehat mungkin permohonan perlu disempurnakan," ujar bekas politikus Partai Bulan Bintang itu.

Mahkamah kemudian akan menggelar sidang untuk menerima perbaikan permohonan pada 8 Agustus untuk mendengarkan keterangan dari pihak termohon (KPU) dan Bawaslu jika ada.

"Setelah itu adalah proses persidangan biasa untuk pembuktian, mendengarkan saksi-saksi dan bukti. Itu memakan bukti kira-kira tujuh hari kerja. enam atau tujuh hari kerja nanti kita lihat karena MK harus memiliki paling tidak empat hari kerja untuk menganalisa dan juga mempersiapkan putusan," beber Hamdan.

Untuk menganalisis perkara tersebut, Hamdan mengakui sedikit ada penambahan tenaga kerja dibandingkan dengan gugatan Pileg lalu. Pada gugatan Pilpres ini, Mahkamah menambah panitera dan ada juga yang ditugaskan membantu menganalisis data-data.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, gugatan Pemilu akan diputuskan maksimal dalam 14 hari atau diputuskan paling lama 21 Agustus 2014.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved