Pemko Siantar Dinilai Gagal Membuat Rencana Pembangunan

Perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar untuk tahun 2015 dinilai gagal. Hal itu dikatakan pengamat kebijakan Pemko Pematangsiantar,

Pemko Siantar Dinilai Gagal Membuat Rencana Pembangunan
Warta Kota/Wahyu Tri Laksono
Pengerjaan Rusunawa Daan Mogot terus dipacu untuk memenuhi kebutuhan perumahan warga Jakarta 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Abul Muamar

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar untuk tahun 2015 dinilai gagal. Hal itu dikatakan pengamat kebijakan Pemko Pematangsiantar, Amri Simanjuntak, Selasa (23/12/2014).

Hal itu dikatakannya berdasarkan postur APBD 2015 Kota Pematangsiantar dimana belanja modal hanya sekitar 11 persen.

"Itu menunjukkan kegagalan Pemko Pematangsiantar dalam menyusun sketsa pembangunan di Kota Siantar. Menurut saya itu sangat kecil sekali. Bagaimana bisa pembangunan di Siantar bisa merata. Terutama pembangunan infrastruktur. Bagaimana bisa jalan-jalan di dalam Siantar bisa dibangun. Jangan Sutomo-Merdeka aja," katanya.

"Lahan irigasi juga sudah sangat buruk di Siantar. Macam mana nasib pertanian di Siantar," katanya melanjutkan.

Amri menyayangkan kinerja Bappeda sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan perencanaan pembangunan.

"Saya agak kurang yakin dengan orang yang menjabat di Bappeda. Semua ini, kan, muaranya di Bappeda. Seharusnya Bappeda kan lebih cermat," katanya.

Amri juga menyesalkan kinerja DPRD yang menurutnya sangat lemah.

"DPRD itu ngomong sudah bekerja maksimal itu karena mereka gak ngerti. Gak ngerti mereka itu. Itu, kan, hanya alasan yang menjemukan itu. Mereka bilang gitu supaya seakan jadi pahlawan di mata masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, nilai belanja yang tertampung dalam APBD 2015 Kota Siantar yakni sebesar Rp 1.000.350.083.504 (Rp 1 triliun). Sementara Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 934.370.240.016 (Rp 934,3 miliar).

Belanja modal atau belanja langsung (belanja untuk kepentingan pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat) sebesar Rp 305.130.299.553,19 atau hanya sekitar 11 persen. Sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp 583.924.151.244 (Rp 583,9 miliar).

Dari jumlah belanja tidak langsung tersebut, biaya untuk belanja pegawai sebesar Rp 655.204.482.797 (Rp 655,2 miliar) atau sekitar 67 persen.

(amr/tribun-medan.com)

Penulis:
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved