Kepemimpinan Syaiful Safri Ditolak Keluarga Besar Putra Putri Polri

Laporan Wartawan Tribun Medan / Joseph Wesly Ginting

TRIBUN-MEDAN.com, Medan - Sebanyak 17 Pimpinan Resort (PR) Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) di Sumut menarik dukungannya kepada Syaiful Safri, yang dilantik sebagai ketua Pimpinan Daerah KBPPP Sumut, 10 Februari lalu di SPN Sampali. Penarikan dukungan itu disampaikan 17 Pimpinan Resort KBPPP di Sumut, Jumat (27/2/2015) di Polda Sumut.

Mereka terdiri pimpinan resort Medan, Pelabuhan Belawan, Deliserdang, Sergai, Batubara, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Sibolga, Nias, Tapteng, Labusel, Labura, Palas, Paluta, Taput dan Madina.

Alasan mereka menarik dukungan kepada mantan kepala dinas pendidikan Sumut itu dikarenakan Musyawarah Daerah (Musda) di Dharma Deli pada 17-18 Desember 2014 tidak sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi.

Ketua PR Resort KBPPP Kota Medan Syamsul Bahri mengatakan, menarik dukungan kepada Syaiful Safri karena Musda yang dilakukan cacat hukum.
Saat pengurus KBPPP Sumut dan Pimpinan KBPPP Pusat, Agenanda Djatmika berudiensi dengan Waka Polda Sumut, Ilham Salauddin, telah disepakati rencana Musda Januari 2015 dengan pelaksana pemegang SK PAW, yaitu ketua PD KBPPP Sumut demisioner Ir Diapari Siregar.

Namun, ternyata Musda dipercepat 17 Desember 2014 dengan pelaksana Syaiful Safri.

"Karena itu Musda kami anggap cacat hukum. Tidak ada dasarnya Syaiful Safri melaksanakan Musda dan terpilih," katanya. Selain itu, mereka tidak mau dipimpin orang yang bermasalah dengan hukum.

Keluhan juga disampaikan oleh Pimpinan Resot KBPPP Deliserdang, S Surbakti dan PR KBPPP Taput Bintang Simorangkir. Mereka mengatakan mencabut dukungan karena Musda yang dilakukan melanggar AD/ART.

Padahal menurutnya, sebanyak 17 pimpinan resort bersama Ketua PD KBPPP Sumut demisioner Ir Diapari Siregar, Ketua PD KBPPP Sumut hasil rapat pimpinan seluruh resort di Sumut, Amri P Siregar, Sekjen PD KBPPP Sumut Syaiful Lubis dan pengurus lainnya datang ke Polda Sumut untuk melakukan audiensi dengan Kapolda Irjen Pol. Eko Hadi Sutedjo.

"Namun sayangnya bapak kapolda melalui asisten pribadi mengarahkan untuk bertemu dengan Direktur Binmas Kombes Heri Subiansauri. Tetapi Heri Subiansauri tidak meresponnya," katanya.

(Wes/tribun-medan.com)