SMA 4 Jadi SMA Unggulan di Siantar, Ini Jawaban Disdik

Laporan Wartawan Tribun Medan / Abul Muamar

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Ketua Bidang Program Dinas Pendidikan Pematangsiantar Meisahri Uga menegaskan bahwa SMA Negeri 4 memang telah menjadi SMA unggulan secara legitimasi. Hal itu merujuk kepada SK Wali kota Pematangsiantar Nomor 420/914/VII/WK-THN 2011 tentang penetapan SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 4 sebagai Sekolah Unggulan di Kota Pematangsiantar.

"Pertama itu memang sudah jadi sekolah unggulan sejak 2011 dengan SK wali kota itu," kata Uga, saat ditemui di ruangannya, Selasa (17/3/2015).

Namun, Uga mengakui bahwa kenyataannya status unggulan SMA tersebut masih jauh api dari panggang. Ia menyebut, untuk menjadikan SMA Negeri 4 Pematangsiantar SMA yang benar-benar unggulan, pihaknya banyak meniru SMA 2 Balige dan SMA 1 Matauli Pandan yang mereka kunjungi beberapa waktu lalu saat studi banding.

"Cuma kelemahannya di sini belum ada kriteria yang dipenuhi. Hanya soal penerimaan siswa baru (PSB) aja. Artinya dalam pengelolaannya gak nampak pembedaan dengan SMA lain. Pengelolaanya tidak disebutkan di sini (SK Wali Kota)," katanya.

Uga menyebut, untuk dapat benar-benar sahih sebagai SMA unggulan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi.

"Semestinya dia sebagai pilot project. Memang di SK ini ada disebutkan. Tetapi kendalanya di sini di dalam pembiayaan sekolah itu, tidak bisa dianggarkan sepenuhnya dengan APBD," ujarnya.

Penyebabnya, kata Uga, adalah karena SK Wali Kota tidak cukup kuat untuk menjadi dasar pembiayaan revitalisasi dan optimalisasi SMA Negeri 4 menjadi SMA unggulan.

"Dia perlu dana yang besar. Kalau ini (SK) jadi dasar untuk dapat dana dari APBD, in kurang kuat. Karena ini hanya keputusan walikota. Dia baru kuat kalau berupa Perda," katanya.

Selanjutnya, Uga mengakui bahwa akreditasi SMA Negeri 4 juga turun drastis pascakonflik yang terjadi di sekolah tersebut semasa Wali Kota RE Nainggolan.

"Kemudian akibat dilanda konflik semasa Pak RE, sekolah ini menurun drastis dari akreditasinya dari A menjadi C. Dengan akreditasi C ini kesulitan untuk mendapatkam bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat semakin tinggi," katanya.

Uga menyebut, alasan yang membuat akreditasi SMA Negeri 4 turun menjadi C adalah karena sarana dan prasarananya.

"Sarana dan prasaranan penyebab utama akreditasi itu tadi turun. Waktu mendapatkan A itu manajemennya baik," katanya.

Adapun SMA Negeri 4 Pematangsiantar sempat berakreditasi A sejak tahun 1996 hingga 2006. Akreditasi sekolah tersebut anjlok menjadi C sejak 2006 sampai sekarang.

Uga menambahkan, Pemko Pematangsiantar mendesak untuk membuat peraturan daerah yang bisa mengatur tentang sekolah unggulan, agar biayanya dapat ditampung melalui APBD.

"Terbitkan dulu perdanya, baru ini bisa betul-betul direvitalisasi. Tetapi bukan hanya perda untuk sekolah unggulan. Tapi perda pendidikan. Jadi dia mencakup semua. Karena banyak hal mengenai pendidian yang mau diatur di sini. Setelah ada perdanya, barulah revitalisasi di sarana dan prasarana itu bisa dikerjakan," ujar Uga.

Sementara itu, untuk menjadi sekolah unggulan yang sesungguhnya, SMA Negeri 4 juga perlu ditambah kurikulum dan jam belajarnya.

"Kemudian penambahan kurikulum, termasuk juga penambahan waktu belajar. Harus ada keunggulan komparatif dalam hal sarana dan prasara dan sistemnya. Dan juga harus ada keunggulan kompetitif," ujarnya.

Uga mengakui pihaknya tidak akan meniru sepenuhnya SMA Negeri 2 Balige atau SMA Matauli Pandan.

"Kalau kita gak sampe meniru Sopo Surung (SMA 2 Balige) lah. Kita gak pake asrama pun bisa jadi unggulan. Yang penting ada penambahan kurikulum dan jam belajar itu," ujarnya.

Uga mengaku, saat ini, pihaknya telah memulai proses optimalisasi SMA Negeri 4 sebagai SMA unggulan, dengan menerapkan beberapa kriteria yang tanpa biaya.

"Kita saat ini memulai yang tidak pake biaya dulu. Yang menyangkut biaya kita akan bicarakan dulu sama ortu dan komite sekolah, serta kita menunggu hasil APBD-P. Dari situ kita baru akan memulai yang pake biaya. Seperti revitalisasi bangunan, saranan dan prasaranlah," katanya.

Untuk penambahan kurikulum, ada empat yang akan disisipkan.

"Pertama Kesamaptaan. Untuk menambahakan pelajaran nasionalisme. Sekolah itu akan menggunakan militer untuk melatih kedisiplinannya. Ini bukan soal pemberantasan tawuran. Tidak ada hubungannya ke sana. Kita intinya menerapkan disiplin. Kemudian kita kasih pembelajaran bahwa TNI itu, ada dua hal yang menarik, membangun fisik dan jiwa yang sehat dan kedisiplinan. Gimanapun TNI itu paling unggul dalam hal membentuk disiplin," katanya.

Selain kesamaptaan, materi lainnya yang juga akan disisipkan adalah pengembangan seni budaya yang mengutamakan olahraga lokal, pelajaran agama, dan bahasa.

"Jadi gak cukup nanti itu kalau hanya sampe jam 14.00. Akan ada jam tambahan belajar. Semua siswa ikut. Gak ada yang gak ikut. Lalu dibuat sains klub. Anak-anak ini berkelompok untuk mengejar target olimpiade. Ini keunggulan kompetitif namanya. Kemudian kerjasama dengan sekolah luar negeri. Tapi ini semua kan berbiaya. Nah, ini nanti, setelah ada kesepakatan dari ortu dan komite, dan ada biaya di APBD-P," ujarnya.

"Jadi kita prasangka baik aja. Kalau soal kesamaptaan itu semata untuk psikis, fisik, dan disiplin. Apalagi sekarang rasa hormat dan rasa cinta anak kepada ortu itu sudah hilang. Jadi bukan karena untuk mencegah tawuran-tawuran itu. Kalau tawuran-tawuran itu kan hanya sesekali dan itu terjadi di luar," lanjut Uga.

Saat itu, Uga mengaku tengah menyusun draft rancanagan peraturan daerah (Ranperda) mengenai pendidikan guna memuluskan rencana menjadikan SMA 4 menjadi SMA unggulan.

"Saya masih susun draft perda itu. Namun itu gak ditunggu. Mana yang bisa dilakukan duluan, kita lakukan. Kayak itu tadi, penerapan seragam sekolah yang harus berbeda dari SMA lain, penambahan kurikulum dan jam belajar. Jumlah rombel (rombongan belajar) yang cuma 32 siswa per kelas. Intinya yang gak pake biaya kita laksanakan sekarang," katanya.

Uga menegaskan, tahun ini belum tertutup kemungkinan bahwa pendidikan akan disahkan.

"Kemarin itu bukan gak ada (ranperda) kita usulkan. Ada tapi terlambat masuknya. Gak menutup kemungkinan tahun ini bisa terbentuk itu. Tapi pun sekolah yang kita kungjungi itupun gak pake perda. Tapi mereka ada MoU dengan pemerintah pusat. Bukan berarti kita mengurungkan niat membuat perda," katanya.

Selain SMA Negeri 4, Dinas Pendidikan juga tengah melakukan hal yang sama untuk SMP Negeri 1 dan SD Negeri Percontohan yang berada di Jalan Bali untuk menjadi sekolah unggulan yang sesungguhnya.

(amr/tribun-medan.com)