Banggar Sumut Ingin Jawaban Tegas Mendagri

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Editor: akb lama
Tribun Medan / Ammar
Rapat paripurna pembahasan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (P-APBD) Pemko Medan 2015, Selasa (18/8/2015). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Feriansyah Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatara Utara berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka melanjutkan pembahasan P-APBD 2015.

Agenda konsultasi tersebut dijadwalkan selama dua hari sejak hari ini, Rabu (28/10/2015) hingga besok, Kamis (29/10/2015).

Anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Hanafiah Harahap menyebut, yang paling mendasar dipertanyakan Banggar DPRD Sumut kepada Mendagri adalah soal pembayaran untuk pihak ketiga yang sudah diselesaikan sebelum P-APBD 2015 disahkan.

"Kita mau minta jawaban tertulis yang tegas dari Mendagri. Apakah memang boleh pembayaran hutang sesuai isi Pergub 10/2015 itu dilakukan, meski P-APBD 2015 belum disetujui di paripurna?," kata Hanafiah dikonfirmasi Tribun via telepon, Rabu (28/10/2015).

Menurut Hanafiah, jika Mendagri menegaskan tidak boleh, maka pembahasan P-APBD 2015 tetap dilanjutkan dengan mengabaikan pembayaran hutang seperti tertuang dalam Pergub 10/2015.

"Kalau kata Mendagri tidak bisa, bukan berarti pembahasan P-APBD 2015 berhenti. Kita akan lanjutkan tanpa harus mengikutkan soal Pergub itu," ujarnya.

Memang diakui Hanafiah, dari hasil konsultasi TAPD Pemprov Sumut bersama-sama dengan Banggar DPRD Sumut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, dijelaskan oleh BPK, sesuai LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Keuangan Pemprov Sumut TA 2014, pekerjaan yang selesai dilaksanakan pihak ketiga pada TA 2014 mesti segera dibayarkan.

"Tapi yang aneh mengapa Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke kabupaten/kota juga ikut dibayarkan dalam hutang sesuai isi Pergub 10/2015 tersebut. Kesannya BKP kok ikut-ikutan dalam boncengan?. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menegaskan berbeda pengertian antara hutang, dan kurang bayar. BKP yang ikut dibayarkan Pemprov Sumut sesuai Pergub itu senilai Rp 91 miliar," ujarnya.

(fer/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved