Ketua Tim Penyidik Kejagung Sebut KPU Terima Dana Bansos Rp 2,9 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Medan / Abul Muamar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dana bantuan sosial (bansos), Viktor Antonius, menyebut rata-rata yayasan penerima dana bansos yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima dana bansos di atas Rp 500 juta.

Saat ditemui www.tribun-medan.com di sela-sela pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Medan, Kamis (19/11/2015), Viktor mengungkapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menerima Rp 2,9 miliar.

"Ada, itu yayasan-yayasan yang dibentuk oleh pemerintah. Contohnya yayasan kerajinan yang diketuai ibu Sutiyas (istri Gatot) itu. Kemudian KPU juga mendapat 2,9 miliar (rupiah)," ujar Viktor sembari turun tangga dari lantai dua tempat pemeriksaan dilakukan.

Viktor mengatakan, dari 35 saksi yang dipanggil hari ini, hanya 13 yang datang. Salah satu yang menjadi saksi adalah lembaga mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

"Itu lembaga-lembaga mahasiswa juga. Ada dari Muhammadiyah (UMSU)," kata Viktor, sembari terus berjalan menjauhi wartawan.

Di sisi lain, Ketua KPU Sumut, Mulia Banuarea, mengatakan, sejak dirinya di KPU tahun 2013, KPU Sumut tidak ada menerima aliran dana bansos.

"Selama saya menjadi Ketua KPU Sumatera Utara, tidak pernah. Coba dicek lagi, mungkin Pilgubsu kali. Saya memimpin sejak 2013. Gak ada," ujar Mulia.

Sementara, Ketua Umum Pengurus Wilayah Perhimpunan KB PII Ahmad Ghazali Lubis, yang merupakan salah satu penerima dana bansos, mengaku menerima dana bansos pada 2014 sebesar Rp 100 juta. Uang tersebut diakuinya digunakan untuk mengadakan seminar sebanyak dua kali.

"Kami dapat 100 juta. Tahun 2014. Kami bergerak dalam bidang sosial, dakwah, dan pendidikan. Kami ditanya dana itu dipakai untuk apa saja. Saya jawab untuk dipakai seminar. Dua kali seminar," katanya mengakhiri.

(amr/tribun-medan.com)

.