Jokowi Direpeti Perdana Menteri Jepang soal Kereta Api Cepat, Ini Reaksi Jokowi

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe menyatakan kekecewaannya langsung kepada Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo atas sikap pemerintah Indonesia yang lebih memilih China ketimbang Jepang untuk menggarap proyek kereta cepat di Indonesia.

Meskipun demikian, Jepang akan menawarkan bantuan untuk proyek jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Pembicaraan kedua pemimpin negara itu dilakukan 'di sela-sela rangkaian pertemuan KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur Malaysia", Minggu (22/11/2015), hari ini.

Indonesia awalnya menjatuhkan proposal proyek kereta cepat kepada Jepang dan China.

Namun karena alasan biaya tinggi kemudian Indonesia memutuskan memilih China setelah Beijing membuat proposal baru untuk membangun link rel kecepatan tinggi antara Jakarta dan ibukota provinsi Jawa Barat Bandung dengan alasan tanpa belanja fiskal atau utang jaminan Indonesia.

"Terus terang, saya kecewa dengan hasilnya, Jepang sajikan proposal layak dan terbaik untuk proyek kereta api berkecepatan tinggi," kata Abe dikutip Wakil Sekretaris Kabinet Hiroshige Seko kepada Jokowi.

"Tapi Jepang akan terus bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas," Abe melanjutkan.

Dia menekankan, pentingnya memiliki "hubungan kepercayaan dan transparansi dalam prosedur" dan menyerukan kembali upaya "pemahaman bersama" dalam hal-hal kerjasama kedua negara.

Pada kesempatan itu, Jokowi tidak berkomentar dan mengangguk saat mendengarkan Abe.

Begitu kata Seko seperti dikutip dari Japan Today.

Untuk kerjasama ekonomi kedua negara, Abe dan Jokowi sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama bidang keamanan yang akan dilakukan kedua belah pihak antara kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri kedua negara.

Di mana pembicaraan kedua negara akan diadakan di Jepang dalam waktu dekat.

Abe dan Jokowi dilaporkan sama sekali tidak membahas inisiatif perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang dan 10 negara Pasifik lainnya.

Padahal, Indonesia telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan pimpinan AS TPP.(*)