Kalapas Siantar: Tak Ada Perlakuan Istimewa untuk Amran Sinaga

"Beliau memang wakil Bupati Simalungun, namun kami tidak akan memberikan perlakuan khusus atau fasilitas khusus kepada Amran Sinaga," kata Sukardi.

Kalapas Siantar: Tak Ada Perlakuan Istimewa untuk Amran Sinaga
Tribun Medan/Royandi Hutasoit
Sukardi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Siantar. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Royandi Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelasa II A Siantar, Sukardi mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada Calon Bupati Simalungun Terpilih, Amran Sinaga yang baru dieksekusi Kejasaan Simalungun, Senin (22/2/2016)

"Beliau memang wakil Bupati Simalungun, namun kami tidak akan memberikan perlakuan khusus atau fasilitas khusus kepada Amran Sinaga. Dia kita perlakukan sama dengan tahanan lainnya," ujarnya di kantornya, Senin (22/2/2016)

Menurutnya, saat Amran tiba di Lapas mereka langsung memperkenalkan suasana tahanan. "Sama seperti tahanan lainnya. Setiba di Lapas kita langsung perkenalkan suasana di Lapas," katanya.

Ia menuturkan sejauh pengamatannya saat Amran di Lapas, Amran terlihat sedih. "Terpukul dan sedihlah dia tadi saat di dalam," ujarnya.

Amran Sinaga diserahkan ke Lapas II A Siantar oleh Kejaksaan Simalungun hari ini pada pukul 09:00. Penyerahan Amran Sinaga ini dilaksanakan oleh Kasipudum Kejaksaan Simalungun, Anggara.

Amran Sinaga adalah Calon Wakil Bupati Simalungun yang mendapingi JR Saragih dan menjadi pemenang dalam Pilkada Simalungun yang berlangsung Februari 2016 lalu.

Amran Sinaga divonis bersalah oleh Mahkamah Agung tahun 2014 dalam kasus penyalahgunaan wewenang semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun.

Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Agung tertulis bahwa Amran Sinaga dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan tata ruang.

Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama empat tahun dan memerintahkan terdakwa supaya ditahan. Putusan tersebut disidang oleh Hakim Ketua Dr Artidjo Alkostar SH. LLM, Hakim Anggota Prof Dr. surya Jaya SH. MH dan Sri Murwahyuni SH. MH. (cr7/tribun-medan.com)

Penulis:
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved