Breaking News:

Dituduh Korupsi Uang Parkir, Ini Pembelaan Dirut CV Siantar Trans

Ia mengatakan, sebagai seorang pengusaha, ia tidak mau menyetorkan seluruhnya kepada negara.

Tribun Medan/ Royandi Hutasoit
Pancasila Sibarani (dua dari kanan). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Royandi Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR - Tersangka kasus korupsi pengutipan tarif parkir tepi jalan Kota Pematangsiantar, Pancasila Sibarani, mengakui sudah mengutip tarif parkir senilai 1,2 M dari lapangan namuN belum menyetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

"Sudah kami kutip Rp 1,2 M. Yang sudah kami setor ke Pemko Rp 615 juta. Rp 515 juta sebagai uang muka, 100 juta lagi bulan Agustus lalu kami setor sesuai permintaan dari Dinas Perhubungan," ujarnya, Kamis (3/3/2016).

Ia mengatakan, sebagai seorang pengusaha, ia tidak mau menyetorkan seluruhnya kepada negara.

"Saya ini pengusaha. Butuh biaya operasional untuk gaji karyawan, untuk buat baju juru parkir dan kartu jukir. Mana mau kita kerja kalau rugi. Target saya kemarin itu untung Rp800 juta dari sini. Mana mau saya rugi," ujarnya.

Dijelaskan Pancasila, seharusnya potensi retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Siantar, dapat menghasilkan dana sebesar Rp 2,5 miliar selama enam bulan sesuai kontrak. Hanya saja itu tidak dapat direalisasikan, karena banyaknya orang “jahat” yang terlibat di lokasi (titik dan zona) parkir.

Dishubkominfo dikatakannya melakukan pembiaran, sebab, lanjut Sibarani, perusahaannya sudah berulang kali meminta Dishubkominfo agar mensterilkan lokasi parkir. Agar, juru parkir atau koordinator parkir, menyetor sesuai potensi yang dimiliki masing masing setiap titik parkir.

Namun itu tidak dilakukan Dishubkominfo. Padahal, katanya, Siantar Trans hanya sebagai pengutip dan tidak diberikan kewenangan untuk menghunjuk titik parkir dan tidak diberikan kewenangan menghunjuk juru parkir (jukir).

"Kami sering rugi karena tidak bisa menghunjuk petugas parkir kami sendiri. Sejumlah oknum membuat pendapatan parkir tidak terpenuhi, seperti parkir dari lokasi Rumah Sakit Vita Insani minimal Rp 500 ribu per hari. Tetapi yang disetor kepada Siantar Trans hanya Rp 100 ribu. Begitu juga parkir yang ada di Jalan Vihara. Seharusnya potensi parkir dari sana Rp 6 juta. Namun yang disampaikan ke Siantar Trans hanya Rp 2,5 juta," ujarnya.

Kejaksaan Pematangsiantar telah menetapkan Direktur Utama CV. Siantar Trans, Pancasila Sibarani menjadi tersangka kasus korupsi pengutipan parkir tepi jalan di Kota Pematangsiantar yang merugikan negara senilai Rp 1,1 miliar.

"Kami menetapkan Direktur CV Siantar Trans, Pancasila Sibarani sebagai tersangka kasus korupsi pengutipan tarif parkir tepi jalan Kota Pematangsiantar yang merugikan negara sekitar Rp 1,1 M," ujar Kajari Pematangsiantar, Masril dalam konfrensi pers di kantor Kejaksaan Pematangsiantar, Rabu (2/3/2016).

Masril mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa saksi-saksi dan juga tersangka dalam kasus ini. "Saksi-saksi sudah kita periksa, tersangka juga sudah kita periksa. Cuma apakah kejaksaan melakukan penahanan, kami belum bisa beritahu," ujarnya.

Manurut Masril dalam pemeriksaan mereka, dari 12 orang koordinator parkir yang menyetor hasil tarif parkir ke CV Siantar Trans saat diakumulasi senilai Rp 1,1 miliar.

"Dari 80 titik yang dipihak ketigakan kepada CV Siantar Trans, kami ada memeriksa 12 orang kordinator yang mengutip di 12 titik yang kami nilai paling besar menyetor kami mendapati ada Rp 1,1 M sudah terkumpul. Jadi tidak ada alasan buat CV Siantar Trans tidak memenuhi target sesuai kontrak kerja dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar," sebutnya.

Kata Masril dari target Rp 1,7 miliar yang disetujui oleh Pemko dan CV Siantar Trans, uang yang sudah disetorkan pihak Siantar Trans senilai Rp 600 juta.

"Baru Rp 600 juta yang disetor dari Rp 1,7 M," pungkasnya. (cr7/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved