Ngopi Sore

Mempersulit Calon Independen: Setelah Materai Apa Lagi? Tes DNA?

Ahok, terlepas dari berbagai kasus berkenaan dengan hukum yang sekarang juga menguber-ubernya, sedang mencipta sejarah.

Mempersulit Calon Independen: Setelah Materai Apa Lagi? Tes DNA?
TRIBUNNEWS

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) terus memperbarui aturan main pemilihan umum. Terutama bagi orang-orang yang hendak mencalonkan diri dari luar jalur partai atau independen.

Setelah memperbanyak jumlah dukungan, kini, para calon independen dihadapkan pada syarat yang lebih berat. Tidak cukup dengan KTP. Dukungan untuk mereka juga direncanakan wajib disertai materai senilai Rp 6 ribu.

Penyertaan meterai untuk setiap pernyataan dukungan bagi calon independen, rencananya akan diatur dalam Pasal 14 ayat 8 di Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut KPU, dasar hukum penggunaan meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa bea meterai dikenakan pada dokumen berupa surat perjanjian dan surat lainnya yang bertujuan sebagai alat pembuktian.

Saya tidak tahu persis apakah ada semangat lain yang mendorong KPU untuk melakukan perubahan yang sungguh dinamis ini. Apakah setelah sekian lama ada aturan mengenai calon independen pikiran mereka baru terbuka sekarang, atau ada sebab-sebab tertentu? Upaya untuk menjegal seseorang, misalnya? Sebutlah sajalah seseorang itu bernama Basuki Tjahaja Purnama. Apakah memang demikian?

Saya tak hendak bersyakwasangka. Tak mau curiga berlebihan. Sebenarnya begitu, akan tetapi, apa boleh buat, kecurigaan ke arah itu memang kelewat besar.

Basuki, alias Ahok, terlepas dari berbagai kasus berkenaan dengan hukum yang sekarang juga menguber-ubernya, sedang melaju pada jalan di mana ia berpotensi menciptakan sejarah. Ahok akan menjadi orang pertama yang menolak dukungan partai politik dan memilih untuk semata-mata mengandalkan suara rakyat, dan besar kemungkinan bisa menang pula.

Masih jauh dari tenggat pengumpulan dukungan (Juli 2016), Ahok telah mengumpulkan lebih dari setengah juta lembar KTP. Iya, menurut data terakhir yang dilansir oleh kemunitas Teman Ahok di laman resmi mereka, jumlah KTP yang terkumpul adalah 641.320 lembar. Berarti ada 641.320 suara, dan jumlah ini sudah melewati syarat minimal untuk mengikuti pemilihan umum, yakni 532.000 atau 7,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pun demikian, para pendukung Ahok di komunitas ini berkeyakinan, dukungan untuk Ahok akan menyentuh angka satu juta.

Para pendukung Ahok pasti bersuka cita. Sebaliknya, pembenci Ahok, atau orang-orang yang tidak sampai pada tahap membenci namun tidak bersimpati dan memberikan dukungan (entah yang ber-KTP Jakarta maupun yang tak ber-KTP Jakarta), menyambutnya dengan dingin, tawa sinis, cibir.

Orang-orang yang terlanjur berkoar-koar menyepelekan langkah Ahok, lantas dengan jemawa bertaruh iris kuping, potong kelamin atau lompat dari puncak Tugu Monas, ramai-ramai berkilah. Mereka menyangsikan pencapaian itu. Menurut mereka, angka dari kawan Ahok tidak lebih dari sekadar klaim, angka yang dibikin-bikin.

Halaman
12
Penulis: T. Agus Khaidir
Editor: T. Agus Khaidir
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved