Baca Edisi Cetak Tribun Medan

Air Danau Toba Tercemari Bangkai Ikan

Walhi Sumut berharap pemerintah dapat menyelesaikan masalah ratusan ton ikan mati di Danau Toba.

Tribun Medan/ Royandi Hutasoit
Warga Desa Bandar Purba, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun melakukan evakuasi terhadap bangkai ikan Keramba Jaring Apung (KJA) yang mati di perairan Danau Toba akibat kekurangan oksigen dalam air, Rabu (4/5/2016). 

Medan, Tribun - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) berharap pemerintah dapat menyelesaikan masalah ratusan ton ikan mati di Danau Toba persisnya di kawasan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun.

"Bangkai ikan nila dan emas hasil budidaya keramba jaring apung (KJA) milik warga itu, bisa saja menimbulkan pengaruh bagi kelestarian air Danau Toba," ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumut Kusnadi di Medan, Minggu (8/5).

Menurutnya, Pemkab Simalungun dapat mengatur warga yang memanfaatkan kawasan perairan Danau Toba tersebut untuk beternak ikan.

"Sebab, air Danau Toba itu dapat mengalami penurunan kualitas dengan adanya peternakan ikan yang dikelola masyarakat sebagai mata pencarian mereka," ujar Kusnadi.

Ia menjelaskan, program pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata menjadikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata internasional agar tidak sampai terganggu akibat ikan yang mati di kawasan tersebut.

Menurut dia, kondisi ikan mati akan merugikan negara dan Pemerintah Provinsi Sumut karena dapat mengurangi kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Danau Toba.

Apalagi, kawasan Danau Toba tersebut juga akan dijadikan sebagai "Monaco Asia", dan itu merupakan kesempatan emas dan harusnya tidak disia-siakan Pemprov Sumut, serta beberapa kabupaten yang wilayahnya meliputi danau tersebut.

Kusnadi menambahkan, wisatawan dari berbagai negara di dunia akan merasa enggan untuk liburan ke Danau Toba kalau air danau yang terbesar di Asia Tenggara tidak sehat, berbau amis akibat bangkai ikan, dikutip dari Antara.

"Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten yang wilayahnya meliputi sebagian Danau Toba, agar tidak lagi memberikan izin KJA," katanya.

Selain itu, pemerintah diharapkan tidak lagi memperpanjang izin budi daya tambak ikan berskala besar di Danau Toba yang dilakukan sejumlah perusahaan.

Halaman
12
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved