Banjir Bandang Sibolangit

Halasan: Pengawasan dan Penindakan Tanggungjawab Dinas Kehutanan Sumut

"Kalau kerusakan hutan di Tahura itu urusan Dinas Kehutanan Sumut, di sana kan ada UPT Tahura," kata Halasan Tulus.

Halasan: Pengawasan dan Penindakan Tanggungjawab Dinas Kehutanan Sumut
Tribun Medan/Nanda Fahriza Batubara
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Halasan Tulus saat ditemui di kantornya Jalan Bunga Cempaka, Jumat (20/5/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Halasan Tulus menyatakan bahwa pihaknya tidak bertanggungjawab atas kerusakan hutan akibat praktik ilegal logging di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) atau hutan di sekitar Sibolangit.

Menurutnya, fungsi pengawasan dan penindakan sepenuhnya merupakan tanggungjawab Dinas Kehutanan Pemprov Sumut. Sedangkan pihaknya hanya bertindak apabila ada permintaan bantuan oleh dinas bersangkutan.

"Kalau kerusakan hutan di Tahura itu urusan Dinas Kehutanan Sumut, di sana kan ada UPT Tahura. Kita sifatnya hanya membantu kalau pihak dinas minta bantuan," ujar Halasan saat ditemui di kantornya Jalan Bunga Cempaka, Jumat (20/5/2016).

Menurut Halasan, instansinya hanya fokus untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Ia juga mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima permintaan bantuan dari Dinas Kehutanan Pemprov Sumut terkait pengusutan kerusakan hutan di Taman Hutan Raya.

"Kami khusus untuk Undang-undang nomor 32, pencemaran dan limbah B3. Sampai saat ini belum ada (permintaan bantuan dari Dinas Kehutanan Sumut)," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Sumut Halen Purba belum dapat dimintai komentar terkait perkembangan pengusutan praktik penebangan liar di kawasan Taman Hutan Raya dan Sibolangit.

Menurut Humas Dinas Kehutanan Pemprov Sumut Zainuddin Harahap, pihaknya masih menunggu laporan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) terkait hasil investigasi di lapangan. Dengan alasan tersebut, pihak Dinas Kehutanan Pemprov Sumut belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut hingga saat ini.

"Kami masih menunggu hasil investigasi tim dari UPT kita di Tahura, jadi kami belum berani komentar," ujar Zainuddin. (cr5/tribun-medan.com)

Penulis:
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved