Perihal Evaluasi Izin TPL, Komisi A Diimbau Tak Sekadar Embuskan "Angin Sorga"

Komisi A hanya memberikan janji semu atau sekadar lips service tanpa adanya tindakan nyata untuk membela kepentingan rakyat.

Perihal Evaluasi Izin TPL, Komisi A Diimbau Tak Sekadar Embuskan
Tribun Medan/ Nanda
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu saat ditemui di ruangannya, Kamis (16/6/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengamat Sosial dan Politik asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin Saleh Siregar, menyesalkan sikap Komisi A DPRD Sumut yang tak kunjung menepati janji untuk berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI guna mengevaluasi izin PT. Toba Pulp Lestari (TPL).

Arifin berpendapat bahwa Komisi A hanya memberikan janji semu atau sekadar lips service tanpa adanya tindakan nyata untuk membela kepentingan rakyat.

"Itu kan berarti mereka hanya memberikan lips service saja, untuk menyenangkan kuping masyarakat pada saat itu. Seharusnya tidak boleh seperti itu, anggota dewan itu harus sadar bahwa mereka duduk seperti sekarang ini karena rakyat, dan tugas mereka itu adalah menyelesaikan masalah rakyat," ujar Arifin saat dihubungi, Selasa (12/7/2016).

Arifin menyarankan kepada Komisi A DPRD Sumut untuk berterus terang kepada masyarakat apabila mereka tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

"Jangan digantung-gantung. Mereka jangan memberikan angin surga, kalau mereka tidak mampu, ya, bilang saja tidak mampu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu, mengaku belum dapat memastikan kapan pihaknya akan mengunjungi Kementerian LHK untuk membahas pencabutan izin PT. TPL.

Padahal, Komisi A berjanji akan melaporkan semua keluhan masyarakat terkait keberadaan perusahaan permodalan asing tersebut kepada Kementerian LHK. Janji tersebut disampaikan Komisi A saat usai menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat adat dusun Matio, Kabupaten Toba Samosir, pada bulan lalu.

Sarma yang saat dihubungi mengaku sedang tidak masuk kerja karena sakit, mengaku bahwa pihaknya belum dapat menjadwalkan kunjungan karena terbentur masa reses pada bulan ini.

"Bulan ada bulan ini karena ada reses. Jadi tunggu ada jadwal ke luar provinsi, lah" ujar Sarma saat dihubungi.

Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Fernando Simanjuntak, tidak dapat dimintai keterangannya. Fernando tidak ditemui di Gedung DPRD Sumut dan tidak menjawab saat nomor ponselnya dihubungi.

Padahal, politisi Golkar itu merupakan satu di antara anggota Komisi A yang berencana melaporkan PT TPL kepada Kementerian LHK terkait evaluasi izin perusahaan tersebut.

"Kami minta TPL ditutup. Kita akan melaporkan perusahaan ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengevaluasi izinnya," ujar Fernando beberapa waktu lalu.

(cr5/tribun-medan.com)

Penulis:
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved