Baca Edisi Single Focus Tribun Medan

Pegawai Maksimal Terima Rp 300 Ribu

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, menerbitkan tiga Peraturan Gubernur (Pergub) terkait korupsi dan gratifikasi.

Pegawai Maksimal Terima Rp 300 Ribu
Tribun Medan / Nanda
Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumut tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Sumut Tahun Anggaran 2015 pada Senin (1/8/2016). 

- Gubernur Terbitkan Peraturan Mengenai Gratifikasi
- Rawan Korupsi Sumut Termasuk Provinsi Binaan KPK

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, menerbitkan tiga Peraturan Gubernur (Pergub) terkait korupsi dan gratifikasi. Ketiga Pergub ini merupakan perwujudan sembilan rencana aksi pemberantasan korupsi dan telah ditandatangani di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

Kesepakatan pemberantasan korupsi dilakukan menyusul ditetapkannya Sumatera Utara sebagai Privinsi Binaan KPK, selain Aceh, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumut, Sulaiman Hasibuan, membenarkan penerbitan Pergub ini.

"Jadi sebenarnya sejak beberapa bulan lalu kita sudah dan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan KPK. Ini sekaitan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Sumut. Dari sini, terbit tiga Pergub. Di antaranya Pergub nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Provinsi Sumut. SK-nya nomor 188.44/291/KPTS/2016, yang diterbitkan 4 Mei 2016," katanya pada Tribun di Medan, Rabu (3/8/2016) siang.

Dipapar Sulaiman, di dalam Pergub ini diatur secara rinci mengenai segala sesuatu yang mungkin disangkutpautkan dengan gratifikasi. Termasuk mengenai batasan- batasan dan besaran yang boleh dan tidak boleh diterima.

"Seluruh pegawai, termasuk pejabat-pejabat eselon, di ruang lingkup SKPD Provinsi Sumut, tidak boleh menerima uang lebih dari Rp 300 ribu. Apabila lebih dianggap gratifikasi. Termasuk juga menerima Parsel Lebaran atau hadiah ulang tahun dari kerabat, rekan sejawat, bawahan, pengusaha dan lain-lainnya. Nilainya tetap tidak boleh di atas Rp 300 ribu," ujarnya.

Dalam hal ini, diperinci lebih lanjut bahwa uang atau barang yang dikategorikan gratifikasi adalah uang atau barang yang pemberiannya berhubungan erat dengan pekerjaan dan (atau) jabatan. Dengan kata lain, pemberiannya dilatarbelakangi atau berpengaruh pada pekerjaan dan jabatan tersebut. Di mana ketika pegawai atau pejabat SKPD bersangkutan tidak mengemban amanah pekerjaan dan jabatannya, maka potensi dirinya diberikan uang atau barang tadi tidak sebesar atau bahkan bahkan hilang sama sekali.

"Jika dihadapkan pada situasi seperti ini, diharapkan agar ditolak. Sekiranya pun kondisinya tidak memungkinkan untuk ditolak karena sebab-sebab tertentu, maka seyogianya pegawai atau pejabat SKPD itu mesti melaporkannya kepada KPK," katanya.

Pergub lain yang juga sudah diterbitkan adalah Pergub nomor 18 tahun 2016 tentang laporan harta kekayaan penyelenggara Negara di Provinsi Sumut. Pelaporan dilakukan secara rutin dalam kurun waktu yang sudah diatur.

Halaman
123
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved