Ungkap "Curhat" Freddy Budiman, Haris Azhar Dinilai Jalankan Kewajiban sebagai WNI

Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar. Saat hendak mengimpor narkoba

Ungkap
Nabilla Tashandra
Koordinator Kontras, Haris Azhar di Kantor Kontras, Senen, Jakarta, Minggu (19/6/2016). 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Pengacara Publik LBH Jakarta, Arif Maulana, menilai informasi yang diberikan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar terkait "curhat" Freddy Budiman, pengedar narkoba yang telah dieksekusi mati, adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

"Haris adalah sosok WNI yang jalankan kewajibannya dalam sampaikan fakta," kata Arif di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Menurut Arif, tanggung jawab pemberantasan narkoba tidak hanya berada di pundak penegak hukum. Masyarakat pun memiliki peran untuk menghilangkan status darurat narkoba.

Arif menuturkan, Indonesia sudah mengadopsi perlindungan untuk saksi dan korban. Ia menilai, Haris sebagai salah satu saksi yang telah menceritakan keterlibatan oknum penegak hukum.

"Haris seorang saksi, mungkin whistle blower yang harus dilindungi," ucap Arif.

Arif mengatakan, banyaknya masyarakat yang memberikan dukungan di media sosial membuktikan adanya keinginan masyarakat untuk menghentikan maraknya peredaran narkoba.

"Semua masyarakat bersatu dukung Haris karena ini bukan perang lawan BNN, polisi, tapi perang melawan narkoba," ujar Arif.

Sejumlah elemen masyarakat menyatakan dukungan kepada informasi yang disampaikan Haris. Mereka tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba.

Sejumlah tokoh yang mendukung testimoni Haris, di antaranya adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, tokoh buruh Indonesia Muchtar Pakhpahan, pegiat hak asasi manusia Usman Hamid, istri almarhum Munir, Suciwati; Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang; Sekjen KSPI Muhammad Rusdi.

Sebelumnya, Haris Azhar mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional, Polri, TNI, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukan Freddy.

Halaman
12
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved