OJK Tertibkan Penyaluran KUR di Daerah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menertibkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah-daerah. OJK akan memanggil bank

Editor: akb lama
Primus
Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

TRIBUN-MEDAN.com, MALANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menertibkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah-daerah. OJK akan memanggil bank penyalur KUR yang masih meminta masyarakat agunan untuk kredit di bawah Rp 25 juta.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono, ditemui di sela-sela pengukuhan Satgas Waspada Investasi Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (9/8/2016).

Kusumaningtuti memastikan, kredit usaha rakyat dengan plafon sampai dengan Rp 25 juta tidak memerlukan agunan atau jaminan dalam permohonan KUR. Akan tetapi, diakui Kusumaningtuti, realistas di lapangan banyak perbankan meminta agunan kepada calon penerima kredit.

"Kami akan undang perbankan untuk disampaikan fakta ini terlebih dahulu, namun fakta ini juga harus didukung dengan dokumen," kata wanita yang akrab dipanggil Tituk itu.

Lebih lanjut dia mengatakan, Kepala Kantor OJK di daerah juga akan dihadirkan bersama dengan calon penerima kredit yang merasa kesulitan dalam pengajuan KUR.

"Nanti mereka yang bicara ini lho buktinya, kok masih dimintai agunan. Kemudian akan kami evaluasi agar tidak seperti itu. Bisa juga kami laporkan ke pusat, misal di Malang ini bank penyalurnya BNI, ya kami lapor ke BNI pusat," katanya lagi.

Kusumaningtuti menyampaikan, tidak tertutup kemungkinan kejadian serupa juga dialami para pemohon KUR di daerah lain, di luar Kota Malang.

Dia menambahkan, terkadang perbankan di daerah mendapat arahan internal dari kepala kantor wilayahnya.

"Padahal di aturannya sudah tidak memerlukan agunan," ucap Kusumaningtuti. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Andreas Eddy Susetyo mengkritik perbankan di daerah banyak yang tidak patuh terhadap regulasi KUR.

Di daerah pemilihannya, Jawa Timur, banyak ditemui kendala berupa kesulitan pengajuan KUR di bawah Rp 25 juta.

"Rekan-rekan saya di dapil juga permasalahannya sama. Padahal KUR di bahwa Rp 25 juta itu sudah tidak perlu pakai agunan," katanya di Malang, Senin (8/8/2016). (*)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved