Valls soal Burkini: Telanjang Dada, Bebas! Itulah Republik Perancis!

Pengadilan administratif tertinggi Perancis di ibu kota Paris telah memutuskan bahwa larangan penggunaan burkini

Valls soal Burkini: Telanjang Dada, Bebas! Itulah Republik Perancis!
Reuters
Atlet vola voli pantai Doaa Elghobashy dari Mesir (kiri) menggunakan burkini saat bertanding melawan Kira Walkenhorst dari Jerman pada saat Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil,

TRIBUN-MEDAN.com, PARIS - Pengadilan administratif tertinggi Perancis di ibu kota Paris telah memutuskan bahwa larangan penggunaan burkini merupakan pelanggaran berat dan ilegal.

Larangan itu merupakan pengekang kebebasan fundamental dan seharusnya dicabut, pata pengadilan tinggi yang disambut dengan keputusan serupa di Nice, Perancis selatan.

Kontroversi tetap mengemuka. Tidak tanggung-tanggung, sebuah pernyataan kontroversial disampaikan oleh Perdana Menteri Manuel Valls pada Selasa (30/8/2016).

Valls mengatakan, dada terbuka bagi perempuan merupakan ekspresi kebebasan yang mewakili Perancis sesungguhnya, seperti dilaporkan The Independent, Rabu (31/8/2016).

PM Perancis itu lalu merujuk sosok ‘Marianne’ yang bertelanjang dada untuk ‘menyusui’ – bahasa kiasan untuk kemakmuran – rakyat Perancis. “Ia tidak tertutup, ia bebas! Itulah Republik,” kata Valls.

Marianne dimaksud adalah simbol Republik Perancis. Ia adalah figur kebebasan, republik dan pertama muncul pada masa Revolusi Perancis.

Penampilan awal Marianne berupa wanita yang mengenakan penutup kepala Phyrgia, sebagai simbol kebebasan. Belakangan penutup kepala itu diganti dan dengan dada terbuka.

Valls telah menghadapi ejekan dari para sejarawan dan politisi setelah ia menyarankan ‘dada telanjang’ sebagai identitas Prancis dibandingkan dengan memakai burqini.

Kontroversi ‘larangan burkini’, yang diberlakukan di sejumlah kota, resor dan komune negara itu, meningkat setelah foto-foto muncul menunjukkan empat polisi memaksa seorang wanita di sebuah pantai di Nice untuk mencopot burqininya.

Beberapa larangan telah dibatalkan oleh pengadilan administratif tertinggi Perancis.

Halaman
12
Editor: akb lama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved