Breaking News:

Ngopi Sore

Wakil Rakyat Kami Minta Naik Gaji, Tuan Kim

Penderitaan macam apa yang dialami oleh orang-orang yang berpendapatan Rp 500 juta per tahun?

Penulis: T. Agus Khaidir | Editor: T. Agus Khaidir
THE TELEGRAPH
KIM Jong-un 

HARI masih pagi tatkala seorang kawan saya mengirimkan satu tautan berita yang datang nun dari Korea Utara. Tentu saja bukan dari media Korea Utara, melainkan dari JoongAng Ilbo, satu surat kabar bertiras besar yang terbit di Seoul, Korea Selatan.

Isinya sungguh aduhai. Presiden Kim Jong-un mengeksekusi seorang menteri dan seorang pejabat setingkat menteri menggunakan rudal antipesawat tempur. Eksekusi dilakukan di akademi militer di Pyongyang.

Apa kesalahan mereka? Menurut JoongAng Ilbo, Menteri Pertanian Hwang Min dan Ri Yong-jin, pejabat setingkat menteri di Kementerian Pendidikan, dinyatakan bersalah melakukan tindakan yang mencederai semangat nasionalisme dan penghinaan terhadap kepala negara.

Hwang Min disebut-sebut memberikan pendapat yang tidak sejalan dengan garis kebijakan Kim Jong Un. Sedangkan Ri Yong-jin harus menjemput ajal lantaran mengantuk saat rapat, di mana Kim Jong- un sedang menyampaikan pidato.

Kawan saya itu lebih menyoroti kematian Ri Yong-jin. Bilangnya lewat WhatsApp: "kalau saja Kim Jong-un Presiden Indonesia, Anda pasti sudah bisa menebak, bung, di mana mayat-mayat paling banyak bergelimpangan."

Saya menangkap maksudnya dan membalas kalimat itu dengan emoticon yang banyak. Memang menggelikan sekali. Kim Jong-un mengeksekusi Ri Yong-jin yang sekadar mengantuk. Belum jatuh tertidur. Belum mendengkur. Belum sampai bermimpi. Seketika ingatan saya melayang pada foto-foto yang memampangkan adegan para wakil rakyat, para anggota parlemen, di Indonesia sedang tidur pulas di ruang-ruang rapat.

Belum hilang rasa geli, saya dihadapkan pada kelucuan yang lain. Kelucuan yang sangat boleh jadi lebih lucu dibanding dagelan-dagelan Mukidi dan Gatot Brajamusti, penasihat spiritual yang ditangkap saat berpesta sabu itu. Para wakil rakyat meminta pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan mereka. Dan mereka, memintanya, tanpa malu-malu.

Disampaikan melalui forum rapat koordinasi nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), wakil-wakil rakyat ini mengemukakan dua alasan.

Pertama, gaji dan tunjangan mereka, sudah 13 tahun tidak naik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, ditandatangani pada akhir era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Kami menderita selama 13 tahun ini, Pak. Bapak presiden dan bapak menteri tentunya tahu. Tetapi, saya yakin bapak menyayangi dan mengasihani kami karena kita semua adalah bangsa," kata Lukman Said, Ketua Adkasi. Lukman berbicara di depan Presiden Joko Widodo.

Agak lucu, tapi masih bisa diterima. Yang benar-benar lucu adalah alasan kedua. "Kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar menghindari praktik korupsi. Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini," katanya.

Alahai..., saya ingin tertawa tapi tak bisa, sebab mendadak ada keraguan yang membekap kepala saya. Benarkah para wakil rakyat ini menderita? Benarkah hidup mereka prasejahtera sehingga mengeluh gaji dan tunjangan yang diterima selama ini jauh dari kata cukup dan untuk membuatnya jadi cukup mesti melakukan korupsi?

The Economist edisi 20-26 Juli 2013 menurunkan artikel yang mengupas pendapatan (mencakup gaji dan tunjangan) wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam hal ini di DPR (pusat). Kupasan The Economist mengerucutkan pada kesimpulan yang membelalakkan mata: pendapatan para wakil rakyat di Indonesia yang pertahunnya mencapai rata-rata Rp 1 miliar, merupakan yang keempat terbesar di dunia.

Pendapatan anggota DPR tentu saja berbeda dengan pendapatan anggota DPRD. Akan tetapi perbedaannya tidaklah terlalu signifikan. Paling sial, pendapatan anggota DPRD setengah dari pendapatan anggota DPR.

Pertanyaannya, penderitaan macam apa yang dialami oleh orang-orang yang berpendapatan Rp 500 juta per tahun? Dua lembaga lain, Ipsa dan IMF, merilis angka yang hampir sama besar. Mereka mengambil rata-rata gaji anggota DPR dan anggota DPRD dan memperoleh angka USD 65.000. Jumlah yang lebih besar 18 kali dari rata-rata pendapatan perkapita rakyat Indonesia yang masih berkutat pada angka USD 3.500 sampai USD 3.600.

Jika dengan gaji 500 jutaan per tahun para wakil rakyat masih juga merasa menderita, pernahkah mereka memikirkan penderitaan rakyat yang pendapatannya 18 kali lebih kecil?

Ah, untung saja presiden mereka Jokowi, bukan Kim Jong-un.

twitter: @aguskhaidir

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved