Sepakbola Indonesia yang Masih Sebatas Sok Modern

PERTENGAHAN Agustus 2013, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membikin heboh panggung persepakbolaan tanah air atas pernyataannya terkait Persija Jakarta. Ahok menyebut manajemen Persija centang-prenang, tidak profesional, dan mempertanyakan tentang tak dicantumkannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam susunan pemilik saham klub tersebut.

Dari sudut pandang dan logika Ahok, atas andil besar membantu mengubah Persija yang awalnya merupakan klub perserikatan menjadi klub profesional yang berbadan hukum, semestinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan saham.

"Saya ilustrasikan begini," kata Ahok pada sejumlah wartawan ketika itu.

"kalau Anda menyetor penyertaan modal sekian milyar, maka berapa persen saham yang akan Anda miliki, ditentukan oleh berapa total aset (juga modal) yang sudah ditanamkan pemilik lain di perusahaan tersebut. Pemprov DKI punya banyak modal dan aset yang dipakai dan pernah dipakai Persija. Tapi kenapa sahamnya nol? Saya sudah lihat susunannya (pemilik saham Persija). Masing-masing pengurus punya saham. Alasannya karena sudah keluar duit. Duit apa? Apa sebesar yang digelontorkan Pemrov DKI? Transparan atau tidak? Kalau Anda gak sanggup, ya, jual, dong, sahamnya. Kita beli," ujar Ahok pula.

"Keributan" yang disulut Ahok membuat manajemen Persija gonjang-ganjing. Rapat digelar dan diambil keputusan, sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat saham 20 persen. Selanjutnya, jumlah kepemilikan saham akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 60 persen. Sedangkan 40 persen sisanya dibagikan kepada manajemen (pengurus) dan klub-klub internal (anggota kompetisi) Persija yang berjumlah 30 klub.

Persija cuma satu dari sekian banyak persoalan serupa yang dialami klub-klub sepakbola di Indonesia. Khususnya klub yang pernah bermain di kompetisi perserikatan. Klub yang selama berpuluh-puluh tahun terlanjur nyaman menyusu pada pemerintah. Pelat merah..

Di antaranya, tentu saja, termasuk PSMS, yang sebagaimana Persija menerjemahkan aturan 'kontestan Indonesia Super League (ISL) adalah harus berbadan hukum" dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT). PSSI dan penyelenggara kompetisi inginnya menjalankan kompetisi profesional yang diisi klub-klub profesional. Kompetisi modern seperti kompetisi-kompetisi di Eropa. Dasar pemikirannya: cuma kompetisi modern yang bisa melahirkan pemain-pemain berkelas dan tim nasional yang tangguh.

Kita tahu keinginan ini belum terwujud. Sepakbola Indonesia tidak beranjak kemana-mana. Masih sebatas sok modern. ISL sama sekali tidak menggerus penyakit kompetisi sebelumnya. Penyakit-penyakit pada kompetisi Perserikatan, Galatama, dan Liga Indonesia yang merupakan peleburan keduanya, justru semakin berkembang. Virus penyakit-penyakit ini, para mafia, tak lagi beraksi sembunyi-sembunyi.

Modernitas berhenti di atas kertas. Meski ada juga yang "benar", sebagian besar 'PT' di ISL (dan juga Divisi Utama) tiada lebih dari 'perusahaan sekadar', 'PT ecek-ecek', asli tapi sesungguhnya palsu. Tentu bukan palsu dalam perkara aspek legal. Melainkan palsu dalam aplikasi. Dalam pelaksanaan. PT semestinya dijalankan dengan kaidah-kaidah bisnis profesional oleh manajemen profesional. Kenyataannya tidak demikian. Dan hasilnya adalah produk yang amburadul dan serba kampungan.

Di lain sisi, sampai sekarang tidak terlalu banyak yang tahu (termasuk saya), siapa-siapa saja pemilik saham di PSMS sebagai PT. Apakah ada saham pemerintah daerah seperti di Persija? Jika ada, berapa jumlah sahamnya? Apakah 60 persen, 50 persen, 40 persen, atau berapa? Sudah berapa kali dibagikan sejak tahun 2008? Sisa sahamnya dimiliki siapa? Apakah manajemen? Apakah klub anggota kompetisi internal PSMS? Berapa persenkah masing-masing kepemilikan saham mereka?

Yang terakhir ini patut pula mendapatkan tanda tanya lebih besar. Jika tak keliru ingat, klub anggota PSMS 40 jumlahnya. Terbilang banyak dan saya memang tidak hapal nama mereka satu per satu. Namun ketidakhapalan ini bukan semata-mata disebabkan jumlah yang banyak itu. Melainkan karena keasingan --dan saya kira yang seperti ini bukan hanya saya. Dari ke 40 klub, hanya beberapa yang masih sering disebut-sebut, masih sering bertanding, baik dalam laga-laga tunggal, laga ujicoba, maupun turnamen sebab kompetisi internal PSMS secara resmi memang sudah lama sekali tak digelar.

Sebagian lain tiada jelas berjejak. Entah masih ada entah sudah mendiang, tidak lagi bertanding, tidak lagi merekrut dan membina pemain. Sebagian yang lain masih berupaya tidak betul-betul mati. Semacam ada tapi tiada. Berupaya eksis, sekalipun cuma dalam bentuk kepala surat dan muncul di tiap musim pemilihan ketua umum. Tidak ada peran teknis maupun manajerial.

Kesalahkaprahan model begini, langsung tak langsung, sebenarnya memberi pengaruh besar dalam hal membuat upaya perbaikan dan pembaruan sepakbola Indonesia terhenti pada titik sok profesional dan sok modern. Klub mendaku diri sebagai profesional dan modern, padahal masih sebenar-benarnya amatir.

Lalu harus bagaimana? Memang tidak ada jalan lain kecuali melakukan perubahan besar-besaran, perubahan total --jika kata 'revolusi' dianggap terlalu agung. Klub tetap melata di titik kualitas amatir lantaran selama ini dikelola oleh orang-orang amatir. Orang-orang yang tak punya kecakapan memimpin, tak memiliki kemampuan menjalankan roda manajemen, serta minus kepekaan berbisnis kecuali untuk menggemukkan kantong sendiri. Orang-orang tidak kompeten seperti ini harus segera ditendang, tidak boleh lagi diberikan kesempatan berlama- lama melakukan penggerogotan-penggerogotan.

Namun perubahan besar-besaran, total, bahkan revolusi sekalipun, akan tinggal sebagai lelucon apabila semua pihak yang terkaitpaut dengan klub secara manajerial, ternyata, bersekongkol untuk mempertahankan situasi yang serba tak jelas ini. Sebagaimana perubahan yang beberapa waktu lalu dilakukan. Perubahan yang sempat membuai. Perubahan yang seolah-olah revolusioner, yang kita tahu, berakhir dengan cara paling sontoloyo.(*)