Pejabat Siantar Dilatih KPK, Terapkan Aplikasi Elektronik dalam Pemerintahan

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Royandi Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pemerintah Kota Pematangsiantar menjadi satu daerah yang terpilih pada Memorandum of Understanding (MoU) implementasi elektronik dalam pemerintahan. MoU bersama Wali Kota Surabaya serta Bupati Sidoarjo.

Penandatanganan MoU ini akan dihadiri langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Surabaya pada 28 September 2016. Dalam MoU ini akan disepakati terkait penerapan e-Planning, e-Budgeting serta e-PTSP dalam pemerintahan di Kota Pematangsiantar.

Penjabat Wali Kota Pematangsiantar Jumsadi Damanik bilang untuk kegiatan yang difasilitasi oleh KPK ini, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk, harus menyertakan 1 orang Kepala Bidang atau Kepala Bagian serta 2 orang bagian programmer.

"Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, 27-30 September juga di Surabaya," ujarnya.

Jumsadi menuturkan kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan bersama seluruh kepala daerah di Sumatera Utara minggu lalu bersama Gubernur, dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi di daerah.

"Ini merupakan sejarah bagi aparatur di Pemko Pematangsiantar, yang mendapatkan diklat langsung dari KPK dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transfaran sekaligus mencegah upaya korupsi sejak dini. Karena itu, kita sangat mengapresiasi kegiatan ini demi kepentingan kita bersama yang lebih besar di masa depan," katanya.

Daerah lain yang ada di Sumatera Utara yang turut terlibat dalam program ini yaitu, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupeten Karo serta Kabupaten Deli Serdang.

(ryd/tribun-medan.com)