KPU Pematangsiantar Rancang Pilkada Pematangsiantar Bulan November

Ketua KPU Pematangsiantar, Mangasi Purba menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan konsultasi kepada KPU RI

KPU Pematangsiantar Rancang Pilkada Pematangsiantar Bulan November
royandi/tribun-medan.com
KPUD Kota Pematangsiantar melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Kota Pematangsiantar di KPU Pematangsiantar, Kamis (3/12/2015). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Royandi Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR-Ketua KPU Pematangsiantar, Mangasi Purba menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan konsultasi kepada KPU RI terkait sudah adanya keputusan hukum yang incracht terkait sengketa yang membuat Pilkada Pematangsiantar tertunda hampir setahun.

"Kami baru dari KPU RI untuk konsultasi bahwa putusan Mahkamah Agung sudah ada, seperti yang tertera dalam website Panitera Mahkamah Agung. Dalam konsultasi itu kami juga mengajukan rancangan kapan Pilkada Kota Pematangsiantar dilaksanakan," ujar Mangasi Purba.

Dalam rancangan kapan Pilkada Kota Pematangsiantar digelar, Kata Mangasi ada dua waktu yang mereka ajukan, namun mereka lebih yakin bisa menyelenggarakan Pilkada pada bulan November.

"Kami ajukan di bulan Oktober dan November. Cuma melihat waktu saat ini, sepertinya Pilkada Kota Pematangsiantar akan digelar bulan November, bukan Oktober lagi. Cuma tanggalnya belum bisa dipastikan," ujarnya.

Kata Mangasi, kepergian mereka ke Jakarta juga untuk menjemput putusan dari Mahkamah Agung, untuk mempercepat mereka bisa menggelar Pilkada Kota Pematangsiantar. 

"Kami juga ke Mahkamah Agung menanyakan putusan yang sudah ada di website mereka. Nah saat kami ke Mahkamah Agung, ternyata pihak mereka sudah mengirimkan putusan tersebut ke PTUN Medan pada tanggal 3 Oktober lalu. Nah kami menunggu putusan tersebut diserahkan PTUN Medan kepada kami," ujarnya.

Kata Mangasi terkait apa pun yang mereka rancang tersebut, penentunya adalah KPU RI, dan mereka hanya bertugas untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan dari KPU RI. 

"Kami di KPU RI kan banyak yang kami konsultasikan, mulai dari logistik Pilkada, daftar pemilih tetap, anggaran dan juga pengangkatan PPK dan PPS. Cuma dari konsultasi kami ini, KPU RI terlebih dahulu melakukan pleno, hasil pleno ini akan disurati kepada kami, keputusan apa yang akan kami laksanakan," ujarnya.

"Dari semua perbincangan kami kemarin, yang paling diutamakan harus ada itu surat keputusan dari Mahkamah Agung. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut nanti kami bisa mencabut penundaan Pilkada, dan kemudian melakukan persiapan-persiapan Pilkada. Kalau surat itu lama keluar, tentu Pilkada lebih lama lagi, bisa jadi Pilkada Desember. Yang bisa kami pastikan Pilkada tahun inilah," tambah Mangasi.(ryd/tribun-medan.com)

Penulis:
Editor: Muhammad Tazli
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved