Jelang Pilkada, Satpol PP Gelar Razia

Jelang Pilkada Kota Pematangsiantar Pemerintah Kota Pematangsiantar melakukan razia penyakit masyarakat

Jelang Pilkada, Satpol PP Gelar Razia
royandi/tribun-medan.com
Sembilan pasang warga yang terjaring razia saat dikumpulkan di Kantor Satpol PP Pematangsiantar, (23/10/2016) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Royandi Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR-Jelang Pilkada Kota Pematangsiantar Pemerintah Kota Pematangsiantar melakukan razia penyakit masyarakat, Minggu dini hari, (23/10/2016)

"Razia ini arahan dari pak Penjabat (Pj) Wali Kota. Akan rutin dilaksanakan hingga Desember nanti. Terutama untuk menjelang Pilkada yang akan dilaksanakan," beber Kepala Kantor (Kakan) Satpol PP Julham Situmorang ditemui di kantornya, Minggu siang (23/10/2016)

Kata Julham dalam razia ini, sembilan pasang warga dinyatakan bukan suami isteri terjaring razia petugas gabungan terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi Militer, Polri, Pengadilan Negeri (PN) Siantar, Kesbang Pol Linmas serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker).

Baca: Beginilah Temuan Sabhara Polrestabes saat Razia Pungli di Kantor Satlantas

Razia penyakit masyarakat(pekat) digelar guna meningkatkan kondusifitas Kota Siantar menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 16 November mendatang. 7 lokasi penginapan dirazia petugas yakni, Flamboyan, Mutiara, Mentari, Tamari, Binalling, Flora In dan Riatur.

Saat melaksanakan razia, sejumlah petugas sempat dihalangi pengusaha penginapan. Bahkan, salah satu kamar terpaksa dibongkar paksa petugas lantaran penghuninya enggan membuka kamar.

"Ada yang bilang 'asyik-asyik Satpol PP aja yang razia' itu dibilang pengusaha penginapan Tamaria. Dan, satu kamar terpaksa dibongkar paksa petugas, karena gak mau membuka pintunya di Riatur," ucapnya.

Sejumlah pasangan yang diamankan berusia muda-mudi hingga dewasa. Selain tak memiliki identitas, beberapa pasangan diamankan juga karena bukan muhrimnya.

Baca: Ketua KPU Binjai Bantah Tertangkap Razia di Simpang Megawati

"Mereka didata lalu dibuat perjanjian untuk tidak mengulangi. Apabila kembali kena (razia) maka akan diserahkan Dinsosnaker untuk dibina lebih lanjut," kata Julham.

Menurut Julham, beberapa pengusaha penginapan sudah mereka layangkan himbauan agar tidak menerima pengunjung yang bukan suami isteri, apalagi masih berusia pelajar.

"Kegiatan ini berlanjut. Satpol PP akan melayangkan kepada Badan Pelayan Perizinan Terpadu (BPPT) untuk menghentikan izin penginapan apabila pengusaha bersikeras menerima pengunjung yang sudah dilarang," tegasnya.(ryd/tribun-medan.com )

Penulis:
Editor: Muhammad Tazli
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved