Baca Selengkapnya di Tribun Medan

Tujuh Sekolah Negeri Dilaporkan Lakukan Pungli

Ada tiga kategori, yaitu pungli komite, pungli bimbingan belajar (bimbel), dan pungli uang insidental

Tujuh Sekolah Negeri Dilaporkan Lakukan Pungli
Kompasiana

MEDAN, TRIBUN - Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) akhirnya melaporkan tujuh sekolah negeri di Kota Medan yang diduga menggelar pungutan liar (pungli) ke Wali Kota HT Dzulmi Eldin. Satu dari tujuh sekolah yang dilaporkan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4, yang beralamat di Jalan Gelas, kawasan Gatot Subroto Medan.

Pimpinan Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengungkapkan, dari tujuh sekolah yang dilaporkan pihaknya membaginya dalam tiga kategori, masing-masing pungli komite, pungli bimbingan belajar (bimbel), dan pungli uang insidental yang terangkum pada penerimaan pengaduan sejak Juli 2016, dengan total 270 laporan.

"Dari 270 laporan terdapat 11 persen pungutan liar. Pungutan liar yang dilakukan paling banyak menjual pakaian di koperasi sekolah," katanya, Selasa (8/11).

Dengan laporan ini, Abyadi berharap Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin melakukan penyelidikan dan jika terbukti memberi tindakan tegas kepada kepala sekolah. Laporan tersebut, lanjut Abyadi, juga tak terhenti sampai di wali kota. Selanjutnya, Ombudsman akan melaporkan temuannya itu ke Polda Sumut.

Baca: Kasus Pungli di Belawan Fenomenal Harus Diantisipasi

"Inilah yang kami tekankan kepada Pak Wali. Jangan cuma diterima saja (laporan), segera bertindak. Kami akan layangkan (melapor) ke polda," katanya. Ia melanjutkan, resume laporan diperoleh dari berbagai cara, di antaranya memintai klarifikasi para orangtua siswa dan langsung mendatangi sekolah tertuduh.

"Jika wali kota belum melakukan tindakan, maka wali kotanya dapat diberi pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," sambung Abyadi.

Pelaporan tujuh sekolah ini juga diketahui Sekretaris Dinas Pendidikan Medan Ramlan Tarigan. Menurut Ramlan, pihaknya terlebih dahulu akan mempertanyakan ini kepada setiap sekolah yang dilaporkan. Jika terbukti, Ramlan menegaskan akan memberi sanksi sesuai fakta integritas, seperti teguran hingga mutasi.

Di tempat terpisah, Hubungan Masyarakat SMA Negeri 4 Medan yang juga guru mata pelajaran fisika, Marisda Sipayung, mengaku tak mengetahui sekolahnya dilaporkan ke Pemko Medan.

"Gak tahu saya, cuma kalau Ombudsman memang pernah datang kemari," katanya saat diwawancari Tribun di SMA Negeri 4 Medan. Yang menarik, ia menilai wajar sekolah memintai dana komite ke siswa. Bahkan, Marisda mengklaim uang komite di sekolahnya paling murah dibanding sekolah lain, yakni Rp 100 ribu per bulan.

"Kami paling murah dibanding sekolah-sekolah lain, cuma Rp 100 ribu per bulan," katanya. Di lokasi sama, seorang siswi kelas XII MIA 6 mengakui adanya pungutan uang komite ke mereka.

Halaman
12
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved