Miris, 730 Guru Honorer Terpaksa Melapor ke Ombudsman Imbas Tak Digaji Berbulan-bulan

"kami juga harus mengemban tugas sebagai operator sekolah, tapi kami hanya digaji Rp 200 ribu setiap bulan,"

Miris, 730 Guru Honorer Terpaksa Melapor ke Ombudsman Imbas Tak Digaji Berbulan-bulan
Tribun-Medan.com/ Royandi Hutasoit
Perwakilan guru honorer Kabupaten Simalungun yang tidak digaji saat bertemu dengan Ombudsman perwakilan Sumut, Kamis (10/11/2016). (Tribun-Medan.com/ Royandi Hutasoit) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Royandi Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR - Sebanyak 730 guru honorer Kabupaten Simalungun yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Simalungun, mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara karena tidak digaji sejak Juni 2016 kemarin.

Para perwakilan dari Forum Guru Honorer Simalungun ini diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Hotel Sapadia, Kota Pematangsiantar, Kamis (10/11/2016)

Dalam acara pertemuan ini Abyadi Siregar, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara melakukan dialog bersama guru-guru yang sudah tidak digaji ini hingga berbulan-bulan.

"Kami sudah berbulan-bulan tidak digaji. Ada memang yang menerima gaji yang berasal dari dana bos sekolah. Namun kami juga harus mengemban tugas sebagai operator sekolah, tapi kami hanya digaji Rp 200 ribu setiap bulan," ujar Rosmina Laoly, salah sorang guru SD di Talun Kondot.

Ia menuturkan sering kali harus bekerja lembur saat bekerja sebagai operator sekolah.

"Sering kali kami pak pulang jam 17:00 WIB, karena harus mengurusi dapodik (Data Pokok Pendidikan) siswa sekolah. Yang pegawai negeri ngak bisa mengurusinya. Sering kali ada permasalahan dengan keluarga karena hal ini," ujarnya.

Baca: APBD Habis, 730 Guru Honor Tak Gajian

Namun guru-guru ini menyampaikan bahwa mereka tetap bekerja, karena mereka merasa terpanggil mendidik walaupun tidak mendapat gaji seperti surat pengangkatan yang mereka terima dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

Para guru ini tidak gajian lagi karena APBD Kabupaten Simalungun untuk gaji guru honorer sudah habis. JR Saragih, Bupati Simalungun saat ini, juga menolak mengakomodir permasalahan para guru ini.

Menurut JR, hal ini adalah permasalahan yang ditinggalkan mantan penjabat Bupati Simalungun, Binsar Situmorang dan DPRD Kabupaten Simalungun yang membuat APBD 2016. 

(ryd/tribun-medan.com)

Penulis:
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved