Kalau Ahok Divonis Bersalah, Apakah Djarot 'Naik Tahta'? Belum Tentu

Calon wakil gubernur DKI Jakarta urut dua, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, dirinya belum tentu menjadi Plt Gubernur DKI

Kalau Ahok Divonis Bersalah, Apakah Djarot 'Naik Tahta'? Belum Tentu
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Pasangan Calon Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) deklarasi kampanye damai di Monas, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10/2016). TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA -- Calon wakil gubernur DKI Jakarta urut dua, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, dirinya belum tentu menjadi Plt Gubernur DKI terkait dakwaan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas penodaan agama, pasca-kampanye Pilkada DKI 2017.

"Begini loh yah, sekarang tergantung pada tuntutan jaksa berapa, kalau saya dengar itu hakim jaksa itu lucu empat tahun lima tahun, kalau yang diambil hakim empat tahun berarti tidak perlu ada non-aktif," jelas Djarot, di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (18/12/2016).

Baca: Mengejutkan, Inilah Survei Teranyar Lembaga Survei Indonesia terkait Ahok yang Diduga Menista Agama

Menurut Djarot jika keputusan hakim menjatuhkan hukuman pidana lima tahun kepada Ahok, barulah jabatan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta dinon-aktifkan.

"Ya dong lihat UU nya kalau lima tahun baru. No, no, no belum tentu tunggu dari pengadilan dong," imbuh Djarot.

Sementara itu Ahok tak tahu soal surat penonaktifan dirinya untuk sementara waktu, dari Kementerian Dalam Negeri.

Ahok juga mengaku tak berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri sejak menjalani cuti sebagai gubernur DKI.

"Saya tidak tahu (surat)," kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta, Jumat (16/12/2016) lalu.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya masih menunggu nomor register dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara mengenai persidangan Ahok.

“Begitu nomor registernya keluar, kami langsung berhentikan. Sudah saya siapkan suratnya, semua kepala daerah sama begitu. Kecuali yang operasi tangkap tangan (OTT) korupsi, dia langsung berhenti, tanpa nomor register pun langsung berhenti,” tutur Tjahjo, Rabu (14/12/2016). (Faizal Rapsanjani)

Editor: Muhammad Tazli
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved