Hub Internasional Dipindah ke Tanjung Priok, Apindo Ingatkan Tanggung Jawab pada Investor

"Jelas ini gak betul. Menteri itu sudah menentang keputusan presiden yang mengeluarkan Perpres,"

Hub Internasional Dipindah ke Tanjung Priok, Apindo Ingatkan Tanggung Jawab pada Investor
Tribun Medan/Arifin Al Alamudi
Kapal Kelud melintas di Belawan International Container Terminal (BICT) Medan, 4 Januari 2017. Menteri Perhubungan rencananya akan memindahkan hub internasional dari Sumatera Utara ke Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengalihan hub internasional dari Pelabuhan Kuala Tanjung ke Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional telah ditetapkan pada 30 Desember 2016.

Dengan diberlakukannya keputusan tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Hal ini mengundang respons negatif dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut. Wakil Ketua Apindo Sumut, Johan Brien mengatakan, keputusan menteri tersebut jelas melanggar Perpres yang sudah dikeluarkan Presiden Jokowi. 

Baca: Pelaku Industri Keluhkan Harga Gas yang Masih Mahal

"Jelas ini gak betul. Menteri itu sudah menentang keputusan presiden yang mengeluarkan Perpres. Padahal sebelum mengeluarkan Perpres itu kan butuh pengkajian yang cukup panjang," ujarnya Kamis (26/1).

Dengan tegas, Johan Brien menolak keputusan menteri yang memindahkan hub internasional ke Tanjung Priok. Sebab, selama ini, Apindo juga turut serta melantunkan promosi Kuala Tanjung kepada investor-investor asing.

"Ini harus ditentang, diteriakin ramai-ramai. Ingat tanggung jawab terhadap investor. Bagaimana itu? selama ini kita sudah promosikan Kuala Tanjung ke mana-mana. Jepang, China, dan banyak negara lain sudah bangun kesepakatan," ungkapnya.

Baca: PGN Belum Terima SK Penurunan Tarif Gas Industri

Menurut Johan, keputusan menteri tersebut, sama saja mematikan perekonomian Sumatera Utara yang sedang berkembang. Pembangunan Kuala Tanjung yang sudah banyak mengeluarkan dana juga terkesan sia-sia.

"Makanya Gubernur Sumatera Utara, seluruh kepala daerah di Sumut dan DPRD, serta semua stakeholder di sini harus menolak ini. Kalau perlu jumpai Jokowi langsung, ini sama saja membuat kita turun tingkat, perekonomian di Sumut terganggu,"terangnya.

Baca: Kenaikan Upah Terlalu Tinggi, Apindo Menggugat ke PTUN

Selain itu, ditambahkannya, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang memakan anggaran besar, pastinya tidak berdampak positif, apabila hub internasional dipindahkan ke Tanjung Priok. Ia pun meminta, Presiden Jokowi konsisten dengan pidato saat meletakkan batu pertama pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Seimangkei. 

"Kita minta Jokowi membatalkan keputusan menteri itu. Ingat, pidato Jokowi pas meninjau dan peketakan batu pertama ke Kuala Tanjung, harusnya itu konsisten," pungkasnya. 

 (raj/tribun-medan.com)

Penulis: Ryan Achdiral Juskal
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved