Breaking News:

Gapki Yakin UU Kelapa Sawit Bisa Hempang Kampanye Hitam dan Beri Perlindungan

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan, dukungan terkait rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan

Tribun Medan/ Ryan Juskal
Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Timbas Ginting saat diwawancarai di Lantai II Gedung Farmasi USU, Medan, Kamis (25/2/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan, dukungan terkait rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan menjadi Undang-undang (UU).

Sekretaris Gapki Sumut, Timbas Ginting mengatakan, dengan adanya rancangan undang-undang ini, diharapkan memberikan angin segar bagi pelaku industri kelapa sawit.

Dikatakannya, beberapa menjadi sorotan bagi pengusaha, terutama terkait permasalahan black campaign atau kampanye hitam yang digaungkan Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia.

"Harapannya dalam RUU ini, yang nantinya akan menjadi undang-undang, bisa menghapus black campaign kelapa sawit Indonesia. Kalau pun mereka melakukan black campaign, ya harus buktikanlah," ujarnya Senin (30/1/2017).

Baca: Lestarikan Lingkungan Melalui Teknis Budidaya Kelapa Sawit

Ia berharap, pemerintah berperan aktif untuk menghapuskan isu black campaign yang selama ini melanda kelapa sawit Indonesia.

"Pemerintah jangan pasif. Harus aktiflah mengcounter ataupun menindak isu black campaign ini,"ungkapnya.

Bukan hanya black campaign, harapannya dengan adanya RUU Kelapa Sawit dapat membuat kelapa sawit bisa lebih terlindungi.

Sawit
Sawit

Timbas mengatakan, saat ini ada sekitar 42 persen dari total keseluruhan kebun sawit ada pada rakyat. Saat ini, rakyat membangun sendiri dan sangat sedikit sekali bantuan dari pemerintah.

"Banyak rakyat tidak dapat kredit karena statusnya dalam kawasan hutan. Kalau begini kan rakyat tidak bisa masuk ISPO. Padahal keinginan pemerintah, bagaimana rakyat ini lebih tinggi presentasenya dari pemerintah, kan itu bagus," jelasnya.

Baca: Bank Muamalat Salurkan Rp 75 Miliar ke Perusahaan Pengolah Kelapa Sawit

Seharusnya, kata Timbas, pemerintah harus lebih peduli kepada kebun rakyat, petani kelapa sawit. Bahkan black campaign-nya, sawit dapat merusak hutan.

"Enggak ada hubungannya sawit merusak hutan. Ini tekanan-tekanan black campaign dari luar. Ini harusnya lebih terlindungi," terangnya.

(raj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved