Kasus Rizieq Shihab
Begini Ancang-ancang Polda Jabar bila Rizieq Shihab Tempuh Praperadilan
Praperadilan menjadi salah satu jalan jika Rizieq tidak terima dinaikkan status hukumnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan lambang negara
TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus mempersilakan kepada Pemimin FPI, Rizieq Shihab, untuk mengajukan praperadilan.
"Silakan saja, itu mekanisme hukum," kata Yusri di Bandung, Jabar, Selasa (31/1/2017).
Yusri mengatakan, Polda Jawa Barat siap meladeni Rizieq Shihab dalam proses praperadilan.
Menurut Yusri, praperadilan menjadi salah satu jalan jika Rizieq tidak terima dinaikkan status hukumnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan lambang negara dan pencemaran nama baik.
"Kalau memang keberatan kemudian mengajukan praperadilan silakan, kita terima, kita siap," ucapnya.
Yusri memastikan keputusan tim penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada Rizieq Shihab sudah sesuai prosedur.
Kepada Habib Rizieq Shihab, disangkakan Pasal 154a dan 320 KUHPidana dengan ancaman hukuman paling berat empat tahun penjara.
"Sudah terpenuhi juga unsur-unsur yang kita ramu di Pasal 154a dan 320."
"Secepatnya kita kumpulkan lagi bukti-bukti kalau memang diperlukan tim penyidik," ujarnya.
Yusri menjelaskan, penetapan tersangka Rizieq dikuatkan oleh keterangan dari tiga saksi tambahan.
Pada gelar perkara minggu lalu, jumlah saksi hanya 15.
"Total semua 18 saksi."
"Kita ada saksi ahli dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sejarah, saksi ahli filsafat, dan saksi ahli pidana yang menguatkan unsur-unsur yang masuk dalam hal penistaan lambang negara," tuturnya.
Selain itu, Yusri memastikan bahwa video ceramah Rizieq di Lapangan Gasibu Bandung yang dijadikan alat bukti adalah asli.
Adapun dalam proses pemeriksaan, Rizieq Shihab mengatakan bahwa orang dalam rekaman tersebut bukan dirinya.
Baca: Rizieq Shihab Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penistaan Pancasila
Selain itu, dia juga menuding rekaman tersebut sudah dimanipulasi.
"Ada bukti-bukt dokumen lain termasuk film yang dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik dinyatakan asli bukan editan sesuai apa yang disampaikan terperiksa (Rizieq Shihab) pada saat itu," tuturnya.
Keterangan yang menguatkan bukti rekaman tersebut juga didapatkan dari saksi-saksi panitia penyelenggara kegiatan ceramah, hingga instansi pemberi izin keramaian seperti Pemerintah Kota Bandung dan Polrestabes Bandung.
"Saksi kegiatan pada saat itu, termasuk saksi tambahan yang kita ambil lagi untuk menguatkan."
"Termasuk pemerintah kota dan kepolisian karena kalau ada kegiatan pasti meminta izin kepada kepolisian," katanya menegaskan.
(Kompas.com/Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana)