Rais Am Maruf Amin dan Yenny Wahid: Sebaiknya Warga NU tak Ikut Demo 11 Februari

TRIBUN-MEDAN.com - Putri Presiden keempat RI, KH Abdurrahman wahid, Yenny Wahid, mengimbau kepada warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak ikut dalam rencana aksi pada 11 Februari mendatang.

Apalagi, sudah ada imbauan dari Polri dan para ulama sebelumnya.

"Tanggal 11 kan sudah masuk masa tenang. Lebih baik kita semua ikut menjaga agar suasana bisa tetap tenang dan kondusif. Saya rasa, masyarakat sudah lelah," ujar Yenny, Rabu (8/2/2017) kemarin.

Baca: Tak Setia sampai Akhir, Teman Anies Putuskan Pilih Ahok, Tulisan Perpisahan nan Menohok Kalbu

Baca: Senandung Satire untuk SBY, Jokowi: Terus Saya Sendiri Bertanyanya kepada Siapa?

Baca: Mengulik 10 Fakta seputar Calon Suami Maia Estianty yang Juga Mantan Kekasih Desy Ratnasari

"Lelah dengan berbagai pertikaian yang terjadi selama beberapa bulan ini. Lebih baik kita semua mengurangi kegiatan yang punya potensi menyulut friksi dan konflik baru di masyarakat," saran Direktur The Wahid Institute ini lagi.

Energi bangsa ini, kata Yenny yang juga menjabat sebagai Ketua V Pimpinan Pusat Muslimat NU ini, lebih baik disalurkan secara positif untuk berkreasi dan berkarya bagi kebesaran negeri.

Baca: Pembantu Rumah Tangga Ini Dibayar Rp 750 Ribu per Jam, Syaratnya Bekerja Telanjang Bulat

Ia yakin, warga NU terutama di Jakarta, juga sudah memiliki pilihannya masing-masing.

"Semua warga NU saya yakin sudah punya pilihannya masing-masing dalam pilkada DKI. Lebih baik tenang saja di rumah dan berdoa agar kandidatnya menang," ujar Yenny Wahid.

Forum Umat Islam (FUI) memastikan akan tetap menggelar aksi 11 Februari 2017 meski telah dilarang polisi.

Polda Metro Jaya resmi melarang massa melakukan aksi setelah berkoordinasi dengan Panwaslu, KPU DKI Jakarta, dan TNI.

Rencana aksi tidak diperkenankan lantaran berdekatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 15 Februari mendatang.

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum menjelang masa tenang berpotensi mengganggu ketertiban.

Namun Sekjen FUI M Al Khaththath memastikan aksi 112 tetap jalan terus. FUI selaku penyelenggara aksi juga mengundang FPI.

Atas undangan itu, FPI siap bergabung dan memastikan aksi 112 berjalan super damai. Kata FPI, aksi 112 hanyalah jalan sehat semata.

Massa rencananya akan melakukan long march dari Istiqlal menuju Monas, lalu ke Bundaran HI dan kembali ke Monas.

Di Istana Wakil Presiden, Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nasir mengimbau agar unjuk rasa terkait perselisihan yang membawa nama agama disudahi.

Karena kegiatan tersebut akan membuka ruang baru untuk berselisih paham dengan hal lainnya.

"Tentang aksi damai itu kami sebenarnya berharap cukuplah ya berbagai macam aksi itu, kalau boleh mengimbau agar tidak membuka ruang baru untuk kita saling berselisih," kata dia.

Rois Am Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Ma'ruf Amin, juga sudah mengimbau masa tenang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 12 - 14 Februari harus dihargai semua pihak, termasuk oleh umat Islam di Jakarta.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan, pemerintah tidak pernah melarang pihak manapun yang ingin berdemonstrasi menyampaikan aspirasi dan tuntutan.

Apalagi konstitusi menjamin dan melindungi hak menyatakan pendapat warga negara.

Namun negara tak akan mengizinkan aksi demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum, kebebasan orang lain dan melanggar Undang-Undang.

"Saya tegaskan sekali lagi. Saya tidak pernah melarang, tidak mungkin saya bungkam demonstrasi. Itu boleh tapi demonstrasi jangan ganggu kebebasan orang lain," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam.

Selain itu dia mengingatkan bahwa setiap warga negara harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pengerahan massa saat masa tenang, lanjut Wiranto, jelas tercantum dalam undang-undang dan peraturan Komisi Pemihan Umum (KPU) mengenai larangan melakukan kegiatan massa di ruang publik.

"Hukum harus ditegakkan dengan baik. Menurut aturan KPU, di minggu tenang tidak boleh ada gerakan massa. Ayo taati hukum. Kalau mau kumpul-kumpul di rumah atau tempat ibadah ya boleh," ucapnya.

"Tidak ada hak saya untuk melarang, tapi hanya bisa mengimbau dan mengarahkan," kata Wiranto.

Di Serang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, rencana aksi 11 Februari akan dialihkan menjadi kegiatan di Masjid Istiqlal. Massa akan mengisi aksi 112 dengan kegiatan keagamaan.

"Mengalihkan aksinya dari jalan kaki long march di jalan raya yang berpotensi menganggu ketertiban publik dan membawa nuansa politik meskipun dibungkus oleh keagamaan akan dialihkan di Istiqlal dalam bentuk murni ibadah keagamaan," kata Tito.

(tribun/rio/yat/kcm/dtc)