Ngopi Sore

Banjir di Jakarta Antara Takdir dan Pilkada

Dalam politik, kegilaan paling gila sekalipun bisa dianggap wajar belaka. Jangankan banjir. Politik bahkan dapat dengan enteng menertawakan kematian.

Banjir di Jakarta Antara Takdir dan Pilkada
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
BANJIR - Warga berjalan melewati banjir yang menggenangi kawasan Tanjung Duren, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Banjir setinggi kurang lebih 75 cm itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di wilayah DKI Jakarta. 

ALANGKAH mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin, yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa.

Begitulah Seno Gumira Ajidarma merumuskan Jakarta dalam esai yang diberinya judul tak kalah menghentak, Menjadi Tua di Jakarta. Rumusan yang sungguh mengerikan, terutama lantaran Seno di sini hanya bicara soal kemacetan dan rutinitas pekerjaan. Dia belum bicara tentang perkara lain yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup warga Jakarta dan telah digariskan menjadi takdir mereka: banjir.

Takdir? Kurang lebih demikian. Takdir yang berangkat dari kekurangcermatan dan kegegabahan Tuan Mur Jangkung, Jan Pieterszoon Coen, yang pascapenaklukan kompeni terburu-buru memperluas dan mengembangkan Sunda Kelapa menjadi Batavia di atas tanah rawa.

Padahal jauh sebelumnya, di masa Kerajaan Tarumanegara, Raja Purnawarman yang menguasai wilayah itu pernah memerintahkan penggalian Kali Chandrabagha (sekarang di wilayah Bekasi) dan Kali Gomati (Kali Mati di Tangerang) untuk mengatasi banjir.

Dalam bukunya Batavia Kota Banjir, wartawan senior dan tokoh Betawi, Alwi Shahab, menyebut bahwa kekurangcermatan dan kegegabahan Jan Pieterszoon Coen ini pada akhirnya menjadi petaka yang memusingkan penerus-penerusnya. Mulai dari AWL Tjarda van Starkenborgh Stachoewer dan 66 Gubernur Jenderal Batavia lainnya, sampai para Gubernur Jakarta di era sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dari Reden Suwiryo sampai Sutiyoso sampai Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan sekarang Basuki Tjahaja Purnama.

Para gubernur ini bukan tak berupaya. Tahun 1895, Pemerintah Hindia Belanda merancang perombakan besar terhadap tata letak Kota Jakarta. Bukan cuma di pusat kota dan daerah lain di sekitarnya, melainkan dari hulu ke hilir, dari Puncak di Bogor ke estuari di kawasan perairan Utara Jakarta. Kedua titik ini mesti dijaga benar sebagai daerah resapan.

Kita tahu desain besar itu gagal mencapai sasaran. Puncak telah menjelma "kota". Dan ekosistem estuari makin ke sini makin rusak. Dan di Kota Jakarta, bahkan sampai ke daerah-daerah pinggiran, gedung-gedung tinggi dari beton dan beling makin banyak dibangun.

TANJUNG DUREN - Dua warga melewati banjir di kawasan Tanjung Duren, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Banjir di kawasan ini sempat mencapai tinggi 75 cm.
TANJUNG DUREN BANJIR - Dua warga melewati banjir di kawasan Tanjung Duren, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Banjir di kawasan ini sempat mencapai tinggi 75 cm. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Namun kita pun tahu betapa banjir tetap menjadi isu yang seksi. Terutama sekali di masa pemilu. Calon-calon gubernur dan pendukungnya menjadikan banjir sebagai bahan kampanye, semacam senjata untuk menyerang lawan.

Mula-mula Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan para pendukungnya. Ada kesan pongah. Jakarta diguyur hujan tapi tak banjir, bilang mereka. Ke mana air pergi, tanya mereka pula.

Tentu saja, mereka mengaitpautkan kondisi ini dengan program-program Ahok seperti pengadaan pompa air di tiap kelurahan dan normalisasi sungai. Dengan kata lain, dari sekian banyak pemimpin di Jakarta, gubernur di Jakarta, hanya Ahok yang berhasil mengatasi banjir. Gubernur sebelumnya ngapain aja?

Namun serangan ini segera berbalik jadi senjata yang menghantam mereka ketika hujan lebat disertai petir yang turun di Jakarta sepanjang Senin malam, 20 Februari 2017, sampai Selasa pagi, membuat sebagian besar wilajah Jakarta terendam dan melumpuhkan aktivitas warga.

JALAN TOL BANJIR - Sejumlah kendaraan melaju melewati banjir yang merendam sisi Jalan Tol Bintaro-Serpong, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (21/2/2017). Hujan dengan intensitas tinggi membuat banjir menggenangi Jalan Tol Bintaro-Serpong setinggi 40 cm.
JALAN TOL BANJIR - Sejumlah kendaraan melaju melewati banjir yang merendam sisi Jalan Tol Bintaro-Serpong, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (21/2/2017). Hujan dengan intensitas tinggi membuat banjir menggenangi Jalan Tol Bintaro-Serpong setinggi 40 cm. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
CIPINANG MELAYU BANJIR - Warga berjalan menembus banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kemarin. Banjir kerap terjadi di kawasan ini karena meluapnya Kali Sunter yang melintasi Cipinang Melayu, ditambah, curah hujan yang tinggi sepanjang hari kemarin.
CIPINANG MELAYU BANJIR - Warga berjalan menembus banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kemarin. Banjir kerap terjadi di kawasan ini karena meluapnya Kali Sunter yang melintasi Cipinang Melayu, ditambah, curah hujan yang tinggi sepanjang hari kemarin. (KOMPAS.COM/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Maka mudah ditebak. Para anti Ahok, terlepas apakah mereka pendukung calon Gubernur Anies Baswedan atau tidak, menyerang dengan gencar. Terutama sekali di media sosial. Klaim-klaim yang pongah tadi direkam dan diterbitkan ulang, lalu disandingkan dengan foto-foto banjir sebagai semacam pembanding yang sifatnya satire.

Dan di kolom komentar, banyak yang menunjukkan suka cita. Baik suka cita dalam bentuk tersamar maupun yang sebenar-benarnya wantah.

Sudah barang tentu ini ironi. Sungguh tak elok. Bahkan jika koridornya bukan politik dapat disebut sebagai paradoks yang menyedihkan. Bagaimana mungkin bencana disambut suka cita? Akan tetapi persoalannya ini politik, dan dalam politik, memang tidak pernah ada ironi. Tak pernah ada paradoks.

Dalam politik, kegilaan yang paling gila sekalipun bisa dianggap wajar belaka. Jangankan banjir. Politik bahkan dapat dengan enteng menertawakan kematian dan memutarbalikkan kebahagiaan jadi kesedihan.

Lantas, di tengah segenap kengerian Jakarta yang masih pula ditambah dengan silang-sengkarut pilkada dan segala macam kepentingan yang mengiringinya dan membuat mereka terbelah oleh garis yang kini makin tegas dan terang-benderang, apakah yang harus dilakukan warga Jakarta?

Barangkali mengadu kepada Tuhan, seperti dilakukan WS Rendra dalam puisi yang ditulisnya empat puluh tahun lalu, Doa di Jakarta.

Ya, Tuhan yang Maha Hakim,
harapan kosong, optimisme hampa.
Hanya akal sehat dan daya hidup
menjadi peganganku yang nyata.

(t agus khaidir)

Penulis: T. Agus Khaidir
Editor: T. Agus Khaidir
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved