BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejaksaan Negeri Menindak Badan Usaha yang Tidak Patuh

"Untuk itu kami menghimbau kepada para pelaku usaha agar melaporkan sesuai data tenaga kerja yang sebenar-benarnya," tegas Hermansyah.

Ke depannya, Pihak BPJS Ketenagakerjaan akan bertindak tegas sesuai Undang-undang No 24 Tahun 2011 Pasal 17, yang menyebutkan bahwa pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu yaitu pencabutan izin usaha.

(Dyk/tribun-medan.com)