Wantimpres Apresiasi Konsep IRI Gagasan Ekayastra Unmada

Perkawinan antara BUMN dan BUMD ini akan melahirkan badan usaha baru yang kemudian akan menjual sahamnya ke BUMD seluruh Indonesia.

Wantimpres Apresiasi Konsep IRI Gagasan Ekayastra Unmada
Dokumentasi
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto berfoto bersama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada-Gerakan Satu Bangsa, AM Putut Prabantoro, anggota Wantimpres Suharso Monoarfa, Sekretaris Wantimpres IGK Manila, Sekretaris anggota Wantimpres Julie Trisnadewani, dosen Universitas Mulawarman (Kalimantan Timur) DR Ir Bernaulus Saragih MSc, dosen Universitas Brawijaya (Malang) Prof DR Munawar Ismail DEA, dan dosen Universitas Riau, Prof DR HB Isyandi, MSc, di Gedung Wantimpres, Jakarta, Rabu (1/3). 

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Sri Adiningsih menambahkan, arah Presiden Jokowi selama ini memang ingin mewujudkan keadilan dan kesejateraan sosial. Presiden selalu menekankan bahwa sepanjang 2017 dan 2018 fokus utama pemerintah adalah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

“Jadi, ini (Indonesia Raya Incorporated - IRI) adalah masukan yang luar biasa, karena sejalan dengan keinginan Presiden. Kita sekarang tengah menggali sumber-sumber untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Ini sejalan dengan program yang tengah dijalankan Presiden,” ujarnya.

Konsep IRI digagas oleh Gerakan Ekayastra Unmada - Semangat Satu Bangsa, yang dipimpin AM Putut Prabantoro. Untuk mematangkan konsep itu telah dilakukan tiga kali focus group discussion (FGD). FGD pertama dan kedua dilakukan di Solo dan Batam serta dihadiri 14 doktor dan profesor dari universitas terkemuka. Sementara, FGD ketiga dihadiri 20 wartawan dari daerah-daerah di Indonesia.

Baca: Konsep IRI Sejalan dengan Fokus Perhatian Presiden Jokowi

Baca: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Siap Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN


Putut mengatakan, sistem ekonomi IRI digaungkan mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. IRI juga merupakan perwujudan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dikatakan, IRI mensyaratkan adanya perkawinan antara BUMN (Pusat) dan BUMD (Daerah) di sebuah sumber ekonomi. Perkawinan antara BUMN dan BUMD ini akan melahirkan badan usaha baru yang kemudian akan menjual sahamnya ke BUMD seluruh Indonesia. Untuk menegaskan "dikuasai negara", mayoritas saham minimal 51% dari masing-masing badan usaha baik negara (pemerintah), provinsi atau kabupaten/kota, harus dikuasai pemerintah masing-masing.

Terkait dengan BUMN, IRI mensyaratkan hendaknya dikuasai oleh pemerintah (minimal 51%) dan sisanya dijual kepada BUMD seluruh Indonesia. Dengan demikian, ada kepemilikan bersama yang manfaatnya langsung dinikmati daerah (rakyat), terjadi pengawasan bersama, dan semuanya menjadi saling terikat.

Penulis: Eti Wahyuni
Editor: Eti Wahyuni
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved