Baca Edisi Cetak Tribun Medan

Hajab, KPK Soroti Interpelasi Reklame, Apa Kabar Penertiban Billboard di 13 Zona Bebas Reklame?

"Modus (dugaan suap kepada anggota dewan) berulang kali terjadi. Semestinya, tidak terjadi lagi di era keterbukaan informasi publik dan efisiensi ini,

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang seusai mengikuti fit and proper test di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (14/12/2015). 

Namun, Pemerintah Kota Medan tak kunjung merobohkan puluhan papan reklame ilegal yang berdiri pada13 ruas jalan terlarang tersebut. Padahal, sudah ada laporan polisi (LP) dugaan korupsi papan reklame Kota Medan dengan kerugian negara mencapai Rp 58 miliar yang masih tahap penyelidikan di Polda Sumut.

"Nanti perlu dipelajari lebih lanjut (interpelasi dan dugaan korupsi papan reklame Pemko Medan), agar negara tidak dirugikan," kata Saut terkait dugaan korupsi papan reklame dan banyaknya papan reklame ilegal.

Mengenai apakah KPK akan menyoroti Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, terkait banyaknya papan reklame ilegal dan diduga tidak bayar pajak? Saut mengatakan, KPK tengah mempelajari masalah tersebut.

"Saya belum ter-update sejauh apa. Nanti dipelajari terlebih dahulu. Secara umum KPK digaji untuk memonitor semua wilayah NKRI dan melakukan supervisi tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Medan/www.tribun-medan.com, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pernah menindaklanjuti laporan dugaan pengemplangan pajak reklame Kota Medan. Dalam laporan itu, diduga kerugian negara mencapai Rp 18 miliar.

Terkait kasus pengemplangan pajak tersebut, Kejati Sumut disebut-sebut sudah memeriksa 20 saksi. Bahkan, dikabarkan ada belasan pengusaha advertesing yang diperiksa sebagai saksi oleh penyidik.

Humas Kejati Sumut Sumanggar Siagian menjelaskan, kasus dugaan korupsi papan reklame Kota Medan sudah lama, sehingga dia belum tahu perkembangan kasusnya. Apalagi, kasus-kasus dugaan korupsi di atas lima tahun hingga sepuluh tahun, yang lalu agak sulit ditindaklanjuti.

"Mungkin saja bila ada bukti baru dapat dikembangkan. Biasanya proses lidik terhenti karena kekurangan bahan seperti bukti-bukti korupsi. Enggak gampang untuk mencari fakta-fakta baru dan harus memanggil banyak orang. Panggil orang tidak gampang, sehingga prosesnya lama," katanya.

Pada umumnya, kendala yang dihadapi penyidik, lanjutnya, bila pihak yang akan dipanggil berada di luar kota, sehingga harus menunggu orang tersebut pulang ke Medan. Kecuali orang yang akan dipanggil itu berada di Medan.

Tidak hanya itu, penyidik harus memanggil beberapa elemen masyarakat agar mendapatkan penjelasan yang akurat. Meski demikian, pengungkapan kasus korupsi lebih sulit lantaran penjabarannya lama, bisa bertahun-tahu

Selain itu, orang-orang yang diperiksa, diduga terlibat korupsi punya wawasan luas, dan pendidikan tinggi. Bahkan, hampir semua orang yang tersandung masalah korupsi dikatagorikan orang pintar yang punya kedudukan.

"Tidak gampang. Semua yang korupsi tidak ada yang mengaku rugikan uang negara. Tapi, kasus korupsi tidak ada kedaluwarsanya, walaupun sudah 10 tahun-20 tahun lalu, bisa kembali diangkat," ujarnya.

Ia menyampaikan, kapan saja kasus-kasus lama bisa kembali dimunculkan, tidak terkecuali kasus dugaan korupsi papan reklame Kota Medan.

Syaratnya, ada bukti baru yang mendorong pengembangan penyelidikan.

"Siapapun orangnya bila korupsi dan merugikan negara dapat ditindak bila ada bukti-bukti pendukung," ungkapnya.

(tio/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved