NEWSVIDEO: Makam Leluhur Dibongkar Paksa, Ini Permintaan Masyarakat ke Gubernur

"Kami mengutuk keras Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu yang tidak menghargai adat istiadat Desa Janji Mauli. Syahrul harus bertanggungjawab.."

Penulis: | Editor: akb lama

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Puluhan masyarakat Desa Janji Mauli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, menyambangi Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Kamis (30/3/2017).

Didampingi jajaran pengurus DPD Pospera Sumut, masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengenai pembongkaran sejumlah makam leluhur masyarakat yang dilakukan Pemkab Tapanuli Selatan untuk pembangunan kantor pemerintahan daerah.

Masyarakat mengutuk sikap Pemkab Tapanuli Selatan yang dipimpin Bupati Syahrul Pasaribu tersebut karena dianggap tidak menghargai adat istiadat masyarakat setempat.

Baca: Perpaduan Sastra dan Kearifan Lokal Berbahaya Bagi Paham Radikal, Ini Alasannya

"Kami mengutuk keras Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu yang tidak menghargai adat istiadat Desa Janji Mauli. Syahrul harus bertanggungjawab dan harus dinonaktifkan dari jabatannya," teriak Koordiantor Lapangan Aksi, Riski Yusuf Siregar di luar gerbang Kantor Gubernur Sumut.

Menurut seorang masyarakat Desa Janji Mauli Nurdiana Siregar, pihak keluarga tidak berniat menghalangi upaya pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Tapanuli Selatan. Sebab, letak makam tersebut dinilai tidak mengganggu keberadaan kantor. Masyarakat juga pernah memberikan solusi agar makam leluhur mereka dijadikan cagar budaya sehingga tak perlu dibongkar secara paksa. Namun, masukan ini tidak dijalankan. Pemkab Tapanuli Selatan tetap membongkar makam.

Kata Nurdiana, dirinya merupakan keturunan kelima dari leluhur yang dikebumikan di makam tersebut. Leluhurnya sudah dimakamkan di lokasi tersebut jauh sebelum Pemkab Tanapuli Selatan dibentuk.

"Itu kan makam leluhur kami, jadi tolong lah. Kami ini keturunannya sangat menghormati itu, kami lihat tugu di situ saja sudah senang. Kalau tidak ada lagi, terus bagaimana kami. Apakah karena kami oranf kecil jadi dibuat semena-mena?," ujarnya.

Sementara perwakilan Pemprov Sumut dari Biro Pemerintahan yang menemui para demonstran, Afifi Lubis, mengatakan bakal segera menyampaikan persoalan ini kepada pimpinannya.

"Oleh karenanya, apa yang disampaikan ini akan kami sampaikan segera. Kalau memungkinkan nanti, akan kita bicarakan bersama-sama. Kita akan pertanyakan ke Pemkab Tapsel," ujarnya.

(cr5/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved