Breaking News:

kasus penggelapan

Bersamaan Aksi 313 Sandiaga Diperiksa Polda Sebagai Terlapor Kasus Penggelapan

"Penyidik konfirmasi akan hadir ya, saya yakin beliau warga negara yang baik," kata Iriawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan.

Editor: Tariden Turnip
KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA
Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyapa warga di Jalan Tomang Pulo, Kelurahan Jati Pulo, Jakarta Barat, Rabu (28/3/2017). 

TRIBUN-MEDAN.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengatakan, Sandiaga Uno dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan terkait kasus tindak pidana penggelapan lahan pada pukul 13.30  WIB Jumat (31/3/2017) ini.

Pemeriksaan Sandiaga sebagai terlapor dalam kasus penggelapan aset ini bertepatan dengan aksi 313, yang menuntut Presiden Jokowi memecat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa penodaan agama.

FUI mengklaim peserta aksi sekitar 100 ribu akan berdemo di depan Istana Merdeka. 

Ia berharap Sandiaga memenuhi panggilan polisi dalam kasus itu, setelah sebelumnya tidak hadir.

"Penyidik konfirmasi akan hadir ya, saya yakin beliau warga negara yang baik," kata Iriawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Penyidik Subdit Harta Benda dan Bangunan Tanah (Harda Bangtah) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menanyakan ke Sandiaga seputar jual beli tanah seluas 3.000 meter di Curug, Tangerang, Banten. Sandiaga yang dilaporkan sebagai terduga pelaku penggelapan hasil penjualan tanah itu masih berstatus saksi.

Iriawan membantah ada pesanan 'politik' dalam penyelidikan kasus Sandiaga yang saat ini menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.

Ia mengatakan, setelah kasus dugaan penodaan agama olehBasuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencuat dan Surat Edaran Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 tentang penangguhan kasus hukum calon kepala daerah dicabut, semua sama di mata hukum.

Ia tak bisa memenuhi permintaan Sandiaga untuk menunda pemeriksaan hingga setelah pencoblosan 19 April 2017.

"Jadi sama semuanya, nanti kita lihat. Saya nggak ada urusan dengan itu (elektabilitas), enggak ngerti saya. Saya menegakkan hukum aja," ujar Iriawan.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved