LRT dan BRT Segera Dibangun, Tim Kementerian Tinjau Lapangan

"Maret lalu tim dari kementerian sudah ke Medan. Sudah ditinjau kelayakannya, mereka mengamati bagaimana lintasan LRT dan BRT. Diusahakan tidak..."

LRT dan BRT Segera Dibangun, Tim Kementerian Tinjau Lapangan
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Pekerja melintas dekat proyek sistem transportasi kereta ringan (light rail transit/LRT) yang diresmikan pembangunannya dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (9/9/2015). Pembangunan dua koridor awal LRT, yakni Cibubur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 24,2 kilometer (km) dan rute Bekasi Timur-Cawang-Dukuh Atas sepanjang 17,9 km, membutuhkan anggaran Rp 23,8 triliun dan ditargetkan selesai dalam waktu tiga tahun. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Hendrik Naipospos

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada awal 2017 mengusulkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Ditanya mengenai perkembangan proyek tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan Suriono menjelaskan bahwa proyek LRT dan BRT telah masuk dalam penganggaran di Kementerian Keuangan bahkan tim Kementerian Keuangan telah melakukan survei lapangan.

Baca: Ini Foto-foto Lokasi Penangkapan dan Wajah Pembantai Satu Keluarga yang Menghebohkan Publik

"Maret lalu tim dari kementerian sudah ke Medan. Sudah ditinjau kelayakannya, mereka mengamati bagaimana lintasan LRT dan BRT. Diusahakan tidak menggunakan lahan masyarakat untuk meminimalisir biaya ganti rugi," jelas Suriono saat dihubungi www.tribun-medan.com, Rabu (12/4/2017).

Pascamelakukan survei lapangan, selanjutnya kementerian akan melakukan analisis potensi penumpang.

"Agar program ini sukses perlu analisis mendalam, termasuk potensi penumpang, ini kan transportasi masal," sambungnya.

Sekadar informasi, pembangunan LRT dan BRT tak dibebankan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan masuk dalam program Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), alias program pembiayaan melalui peran swasta yang sedang dikembangkan Presiden Joko Widodo.

(cr2/tribun-medan.com)

Penulis: Hendrik Naipospos
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved