Kapus Kutip Rp 100 Ribu ke Juru Taksir, Ini yang Dikatakan Akhyar Nasution

Ia pun menegaskan, tidak boleh lagi ada kutipan di puskesmas. Semua sudah dihentikan. Hal ini bahkan sudah perintah dari Kadis Kesehatan Medan Usma...

Kapus Kutip Rp 100 Ribu ke Juru Taksir, Ini yang Dikatakan Akhyar Nasution
Tribun Medan / Hendrik
Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution 

"Kita sudah anggarkan semua dari APBD. Semua, biaya akreditasi ditanggung biaya APBD Pemko Medan. Jadi tak boleh, ada kutipan-kutipan,"sebutnya.

Sementara, beberapa waktu lalu presiden Joko Widodo menegaskan akan menindak tegas praktek pungutan liar di instansi pemerintahannya. Dia berjanji akan menindaklanjuti semua aduan masyarakat terkait dengan pungli.

"Pungli bukan hanya masalah nominal. Yang kecil-kecil jadi urusan saya," ujar Jokowi

Menurut dia, praktek pungli sangat meresahkan meski terkadang nominalnya tidak terlalu besar. Selama ini Jokowi banyak mendapat aduan tentang praktek pungli di berbagai instansi.

Bahkajln, kata Jokowi, terkadang nilainya hanya puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Tapi terjadi dari Sabang sampai Merauke.

Dia menyebutkan aparatur negara memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. "Adanya pungli menjengkelkan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, belasan staf Puskesmas Simalingkar, Medan, Sumut menyambangi Gedung DPRD Medan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (11/4). Para tenaga medis ini mengadukan pungutan liar yang marak di Puskesmas. Empat puskesmas terindikasi melakukan pungutan liar kepada staf-stafnya atas nama akreditasi. Keempat balai kesehatan itu antara lain, Puskesmas Medan Johor, Puskesmas Simalingkar, Puskesmas Medan Area dan Puskesmas Padang Bulan Selayang.

Maruli Tua Tarigan sendiri mengakui, sesuai hasil investigasi timnya di lapangan, memang benar ada pungutan liar ini. Karena itu ia mengatakan akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Usma Polita Nasution dan juga para kepala puskesmas yang terindikasi ada pungli.

"Akan kami panggil segera Kepala Dinkes Medan dan para kepala puskesmas. Masakan dana untuk akreditasi ada tapi staf pegawai puskesmas dikutipi uang. Yang benar saja," katanya.

Maruli menduga pungli ini bermula dari gagal paham memaknai program Kementerian Kesehatan yang menargetkan 6000-an puskesmas harus terakreditasi di 2019.

Halaman
123
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved