Kapus Kutip Rp 100 Ribu ke Juru Taksir, Ini yang Dikatakan Akhyar Nasution

Ia pun menegaskan, tidak boleh lagi ada kutipan di puskesmas. Semua sudah dihentikan. Hal ini bahkan sudah perintah dari Kadis Kesehatan Medan Usma...

Kapus Kutip Rp 100 Ribu ke Juru Taksir, Ini yang Dikatakan Akhyar Nasution
Tribun Medan / Hendrik
Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Berdasarkan penulusuran Tribun, demi akreditasi kepala puskesmas menggenjot dengan cara-cara tidak benar.

Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, membantah adanya pungutan liar (pungli) di Puskesmas. Bahkan, dia tidak setuju dengan adanya terminologi pungli.

Kutipan yang dilakukan kepala Puskesmas, menurut dia bukan ilegal. Melainkan, hanya sebuah inisiatif dari kepala-kepala puskesmas untuk menjamu para assessor (Juru Taksir) yang akan melakukan uji akreditasi.

"Itu bukan Pungli. Kutipan seratus ribu itu kan untuk beli cendramata atau oleh-oleh kepada assessor. Itu tidak salah, kita ini kan budaya timur, yang terbiasa menjamu orang. Ini hanya sebuah kepantasan,"ujarnya ketika ditemui di ruaangannya, Kantor Walikota Medan, Jalan Maulana Lubis, Selasa (25/4/2017).

Ia juga menuding, bahwa staf-staf Puskesmas yang melaporkan Pungli ini ke DPRD Medan dan ke media, baik Ombudsman sebagai upaya untuk mengejar kekuasaan dengan cara menjatuhkan atau menjelekkan citra kepala Puskesmas.

Baca: Hidup di Bongkar Muat Pelabuhan, Kini Surianto Sukses di Legislatif

"Yang melaporkan ini kan staf yang ingin mengejar jabatan, Karena ada yang membeckinginya,"tambahnya lagi.

Ia pun menegaskan, tidak boleh lagi ada kutipan di puskesmas. Semua sudah dihentikan. Hal ini bahkan sudah perintah dari Kadis Kesehatan Medan Usma Polita.

Dia memastikan, proses akreditasi Puskesmas di Medan harus berjalan dengan lancar. Dia menceritakan, Pemko Medan telah menganggarkan biaya untuk akreditasi ini dari APBD. Namun dia tak menghafal berapa angka nominalnnya.

"Kita sudah anggarkan semua dari APBD. Semua, biaya akreditasi ditanggung biaya APBD Pemko Medan. Jadi tak boleh, ada kutipan-kutipan,"sebutnya.

Sementara, beberapa waktu lalu presiden Joko Widodo menegaskan akan menindak tegas praktek pungutan liar di instansi pemerintahannya. Dia berjanji akan menindaklanjuti semua aduan masyarakat terkait dengan pungli.

"Pungli bukan hanya masalah nominal. Yang kecil-kecil jadi urusan saya," ujar Jokowi

Menurut dia, praktek pungli sangat meresahkan meski terkadang nominalnya tidak terlalu besar. Selama ini Jokowi banyak mendapat aduan tentang praktek pungli di berbagai instansi.

Bahkajln, kata Jokowi, terkadang nilainya hanya puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Tapi terjadi dari Sabang sampai Merauke.

Dia menyebutkan aparatur negara memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. "Adanya pungli menjengkelkan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, belasan staf Puskesmas Simalingkar, Medan, Sumut menyambangi Gedung DPRD Medan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (11/4). Para tenaga medis ini mengadukan pungutan liar yang marak di Puskesmas. Empat puskesmas terindikasi melakukan pungutan liar kepada staf-stafnya atas nama akreditasi. Keempat balai kesehatan itu antara lain, Puskesmas Medan Johor, Puskesmas Simalingkar, Puskesmas Medan Area dan Puskesmas Padang Bulan Selayang.

Maruli Tua Tarigan sendiri mengakui, sesuai hasil investigasi timnya di lapangan, memang benar ada pungutan liar ini. Karena itu ia mengatakan akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Usma Polita Nasution dan juga para kepala puskesmas yang terindikasi ada pungli.

"Akan kami panggil segera Kepala Dinkes Medan dan para kepala puskesmas. Masakan dana untuk akreditasi ada tapi staf pegawai puskesmas dikutipi uang. Yang benar saja," katanya.

Maruli menduga pungli ini bermula dari gagal paham memaknai program Kementerian Kesehatan yang menargetkan 6000-an puskesmas harus terakreditasi di 2019.

Tak terkecuali Medan dan Sumut. Di Medan baru 2 yang terakredutasi dari 39 puskesmas di Medan. Sementara tahun ini, Dinas Kesehatan Kota Medan menargetkan 20 puskesmas harus terakreditas.

Sayangnya, target ini menurut sejumlah tenaga medis di Puskesmas telampau muluk. Bahkan terkesan dipaksakan.

Pasalnya, hampir 90 persen kondisi sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas belum memenuhi standar minimal.

"Banyak puskesmas tidak memadai untuk diajukan akreditasi tahun ini tapi kok bisa lolos?" kata salah satu dokter puskesmas yang dipungli.

(cr1/tribun-medan.com) 

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved