Staf Puskesmas Simalingkar Sebut Tuduhan Wakil Wali Kota Medan Kejam

Sebanyak 19 petugas medis Puskesmas Simalingkar membantah tudingan Wakil Wali Kota Kota Medan Akhyar Nasution.

Staf Puskesmas Simalingkar Sebut Tuduhan Wakil Wali Kota Medan Kejam
Tribun Medan/Arjuna
Sebanyak 19 pegawai Puskesmas Simalingkar ketika mengadu soal dugaan Pungli di DPRD Medan, Senin (11/4/2017) lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.COM MEDAN - Sebanyak 19 petugas medis Puskesmas Simalingkar membantah tudingan Wakil Wali Kota Kota Medan Akhyar Nasution.

Yakni terkait staf-staf Puskesmas yang melaporkan dugaan Pungli ini ke DPRD Medan dan ke media, baik Ombudsman sebagai upaya untuk mengejar kekuasaan dengan cara menjatuhkan atau menjelekkan citra kepala Puskesmas.

Esther, satu dari 19 staf Puskesmas Simalingkar mengaku terkejut dengan tudingan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, yang justru mencurigai mereka haus jabatan.

"Kami sangat terkejut, dan tidak menyangka dituding tuduhan sekejam itu. Bagaimana mungkin kami dikatakan haus jabatan, apa hubungannya 19 orang yang protes pungli dengan keinginan mendapatkan jabatan," jawabnya via WhatsApp, Selasa (25/4/2017) petang.

Baca: Kepala dan Seluruh Staf Puskesmas Pematangsidamanik Dipindahkan

Menurutnya, mereka murni berjuang untuk kemajuan pelayanan di Puskesmas, termasuk seluruh puskesmas yang akan akreditasi di kota Medan.

Ia menceritakan, situasi di Puskesmas saat ini pun tidak kondusif. Mereka bekerja di bawah tekanan dan 'intimidasi' secara halus dari Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Namun, beberapa jam sebelumnya, Akhyar menegaskan, tidak boleh lagi ada kutipan di puskesmas. Semua pungutan sudah dihentikan. Hal ini bahkan sudah perintah dari Kadis Kesehatan Medan Usma Polita Nasution.

"Sekarang sudah dihentikan. Sudah diperintahkan kepala dinas kesehatan agar tidak lagi ada pungutan. Kalau masih ada, itu jadi urusan saya," tegasnya.

Akhyar memastikan, proses akreditasi Puskesmas di Medan harus berjalan dengan lancar. Tidak boleh gara-gara pungutan apapun, proses akreditasi tercemari.

Untuk akreditasi puskesmas, katanya, Pemko Medan telah menganggarkan biaya dari APBD Medan. Namun dia tak menghafal berapa nominalnnya.

"Kita sudah anggarkan semua dari APBD. Semua, biaya akreditasi ditanggung biaya APBD Pemko Medan. Jadi tak boleh, ada kutipan-kutipan," jelasnya.(*)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved